Usaha Kapal Kayu Bagansiapiapi Bakal Gulung Tikar

Usaha Kapal Kayu Bagansiapiapi Bakal Gulung Tikar

BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co)-Usaha pembuatan kapal kayu tradisonal di galangan kapal Bagansiapiapi bakal gulung tikar.

 Pasalnya, pemilik usaha yang mengelola industri galangan kapal terancam dengan aturan kehutanan dan sulitnya mendapatkan bahan baku kayu tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Koperasi Serba Usaha Rokan Sejahtera Abadi, Rohil, Anton Guitama, Rabu (24/2), di Bagansiapiapi. Dikatakannya, pihaknya telah menandatangani perjanjian (MoU) bersama PT Diamont Timber Raya selaku perusahaan yang mendapatkan hak atas pengelolaahn bahan baku kayu.

Namun sayangnya, sejauh ini pihak perusahaan belum memberikan respon terhadap apa yang pernah disepakati bersama.

 Dalam perjanjian bersama telah disepakati juga bahwa kayu yang disediakan dan didistribusikan memilik panjang 7 meter. Tetapi idealnya, kayu yang cocok untuk bahan baku kapal sepanjang 10 meter.

Bukan hanya itu, para pengusaha galangan kapal meminta Pemerintah Kabupaten Rohil, dapat mencarikan solusi mengatasi persoalan tersebut, sebab usaha pembuatan kapal di Bagansiapiapi merupakan usaha tradisonal dan menjadi penghasilan masyarakat puluhan tahun.

Anton mengaku, selaku pihak koperasi yang dipercaya untuk mengelola industri galangan kapal kayu, meminta dukungan dari Pemerintah daerah setempat, apalagi kini usaha dok kapal semakin susut, dari semua mencapai puluhan kini hanya 12 buah usaha yang masih aktif.

"Sudah banyak mereka yang pindah ke Kalimantan dikarenakan minimnya ketersediaan bahan baku kayu di Rohil.

Alternatif lain, kita akan cari perusahaan pengelola kayu industri untuk mendampinginya," sebutnya.

Hal sama pernah ditanggapi, Bupati Rokan Hilir, Suyatno, persoalan ini pernah dibicarakan bersama staff ahli dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut LH) RI sebagai pencapaian solusi jangka panjang, sehingga bisa tetap mendukung kelestarian usaha galangan kapal.

"Industri galangan kapal di Rohil sudah menjadi khas daerah, karena banyak tenaga kerja yang direkrut disitu.

Kalau seandainya ditutup nantinya kemana mereka bekerja, nanti timbul pula masalah Kambtibmas," jelas bupati.(zmi)