PEKANBARU (HR)-Setelah sekian lama terombang-ambing, Pemprov Riau akhirnya mulai mendapatkan solusi agar bisa menjalankan APBD Riau tahun 2015. Dalam hal ini, Pelaksana Tugas Gubernur Riau akan mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menunjuk Pelaksana Tugas di beberapa satuan kerja yang sudah tercantum dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemprov Riau yang baru.

"Sekarang masih dirapatkan di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red). Sesuai dengan harapan kita.

Tidak semua di-Plt-kan, hanya sebagian, " terang Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (30/1).

Ketika disinggung SKPD mana saja yang di Plt kan, mantan anggota DPR RI ini, tidak menyebutkannya secara rinci. Namun Plt Gubri mengatakan penunjukan Plt satker itu disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang telah di-Perdakan.

"Tidak semua di-Plt-kan, kita lihat saja nanti," singkatnya.

Nomenklatur Berubah
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin, menerangkan, pimpinan satker yang akan di-Plt-kan tersebut hanya untuk satker yang nomenklaturnya berubah di SOTK baru. Sedangkan SKPD lain yang tidak berubah, secara otomatis tetap berjalan seperti biasa. Dalam penetapan Plt kepala satker tersebut, Plt Gubri hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan tidak ada perlu dilakukan pelantikan.

"Yang SOTK baru saja yang di-Plt-kan. Kalau yang tidak, secara otomatis tetap berjalan. Tidak ada masalah. Tender pun bisa berjalan, tapi baru sebatas administrasinya saja. Nanti setelah pejabatnya defenitif, baru bisa dituntaskan," terangnya.

Di lain pihak, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Sudarman, mengatakan sejauh ini belum ada menerima SK pengangkatan Plt untuk SKPD. Biasanya sebelum dikeluarkannya SK terlebih dahulu disinkronkan dulu di Biro Hukum.

"Belum ada sinkronisasinya, masih menunggu. Secara hukum APBD kita tidak ada masalah, tinggal menjalankan saja sesuai arahan," terang Sudarman.

Sementara itu, seiring dengan berjalannya APBD Riau 2015, panitia seleksi (Pansel) penerimaan pejabat di lingkungan Pemprov Riau, terus berjalan. Pansel tersebut dibentuk sesuai dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pembentukan pansel terus berjalan paralel. Panitia masih dalam proses," tutup Andi Rachman.

Dinilai Lembak
Sementara itu, stagnannya penggunaan APBD Riau tahun 2015 dinilai karena Pemprov Riau terkesan lembek dalam menerapkan kebijakan. Akibatnya, dana pembangunan itu belum bisa digunakan, meski sudah disahkan pada Agustus 2014 lalu.

“Sampai saat ini APBD belum ada pergerakan. Plt gubernurnya lembek,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, M Adil.

Politisi Hanura ini menilai, belum direalisasikannya dana APBD jelas akan berdampak terhadap masyarakat Riau secara luas. Begitu terhadap peningkatan perekonomian di Riau. "Bila APBD tidak berjalan, otomatis putaran uang di Riau juga akan tersendat, dan hal itu berdampak langsung kepada masyarakat," beber Adil.
 
Menurutnya, pemerintah jangan hanya menunggu. "Mereka (Pemprov Riau, red) harus jemput bola, ini kan menyangkut hajat orang banyak, masyarakat Riau. Sebab terlambat satu menit saja, sudah banyak kerugian Riau,” tambahnya.

Adil menilai, belum dapat dijalankannya APBD tersebut dikarenakan ketakutan dan kecemasan Plt Gubri dalam mengambil kebijakan. Padahal, jika yang bersangkutan sudah paham dan mengerti dengan aturan mainnya, tidak perlu ada ketakutan untuk mengambil kebijakan.

"Jika,  permasalahannya pada SOTK, seharusnya itu dapat diselesaikan sejak dulu," ujar politisi asal Meranti ini. (nur, rud)