BETING (HR)-Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial tampaknya harus bekerja lebih keras lagi untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi terhadap masyarakat. Terutama dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin.

Sebab dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat yang langsung kepada kepala keluarga harapan tersebut, ternyata tidak semudah masyarakat desa menanggapinya. Sebab pada pelaksanaan bantuan itu, disana tercampur antara kebutuhan kesehatan masyarakat dan juga pendidikan.

Bagi warga desa yang cukup awam ternyata masih bingung dalam menyikapi program PKH yang digulirkan pemerintahan Jokowi saat ini.

Arnudin warga Dusun Banau Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir kepada Haluan Riau Selasa kemarin lewat ponselnya mengatakan bingung atas turunnya berbagai bantuan pememrintah tersebut.

Sebab tidak jelas dana yang diterima masyarakat miskin itu apakah untuk dana pendidikan saja atau dana untuk kesehatan.

Sebab menurutnya ada keluarga yang masih miskin saat ini dan memiliki anak sekolah dasar namun saat ini tidak lagi mendapat bantuan. Sementara ada keluarga yang anaknya justru tidak ada lagi bersekolah malah mendapat bantuan dana.

Selain itu, ada juga keluarga yang memiliki anak balita yang belum sekolah mendapat dana imunisasi dari program pemerintah pusat itu.

Semua program tersebut ternyata masih membingungkan masyarakat desa, seperti kami di Dusun Banau Desa Beting ini.

Akibatnya, penyaluran dan tersebut banyak warga menganggap kurang tepat sasaran. Sebab ada yang memang sangat membutuhkannya, justru tidak mendapat. Sementara sebaliknya keluarga yang tidak membutuhkan justru mendapatkannya.

"Inilah problem yang kami hadapi saat ini di tengah masyarakat untuk itu kami berharap kepada pemerintah melalui instansi teknis terkait dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat. Sehingga program pemerintah pusat tersebut bisa mencapai sasaran yang tepat,”kata Nudin.

Kepala Desa Beting Sutarno, menjawab Haluan Riau juga tidak banyak memberikan penjelasan. Sebab menurutnya warga yang menerima tanpa melalui pemerintahan desa. Baik data sebagai peserta PKH maupun data penerima dalam program tersebut tidak melalui pemerintah desa.***