Dewan Minta Kegiatan Seremonial 2016 Ditiadakan

Dewan Minta Kegiatan  Seremonial 2016 Ditiadakan

SELATPANJANG (HR)-Seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Meranti, menyampaikan berbagai sorotan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan pihak eksekutif di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Seperti penegasan dari Fraksi Persatuan Pembangunan Kebangkitan Bangsa, melalui juru bicara fraksi Edi Mashyudi, saat membacakan pemandangan umum dari fraksinya atas nota keuangan RAPBD 2016, di Balai Sidang DPRD akhir pekan baru lalu.

Dari berbagai bidang sorotan dan dukungan yang disampaikan, salah satunya yakni kegiatan seremonial untuk tahun anggaran 2016 agar ditiadakan. Tidak dianggarkan pada penyusunan dan pembahasan anggaran yang akan  dilakukan saat ini.

Menurut juru bicara fraksi ini, pelaksanaan kegiatan seremonial tersebut selama ini dirasakan kurang efektif dan tidak menunjukkan capaian realisasi atau target kerja yang telah ditentukan. Selain akan menghabiskan anggaran saja, kegiatan seremonial menurut fraksi ini juga akan membuang buang waktu.

Menurut Edi, akan jauh lebih bagus jika anggaran untuk kegiatan sermonial tersebut digunakan bagi peruntukan lain, yang sifatnya untuk memberikan sentuhan langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.

Usai sidang kepada Haluan Riau ditambahkan, perlu penegasan dalam penggunaan dana rakyat tersebut. Untuk itu kepada para SKPD agar benar-benar menganggarkan kebutuhan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang matang.

Ditambahkannya, untuk pelaksanaan program anggaran APBD 2016, anggota dewan terhormat juga sudah komitmen mendorong pihak eksecutiv agar bertindak proporsional dan efisien. Senantiasa mendahulukan program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.

Sehingga dana pembangunan yang akan dikucurkan nantinya bisa berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Menurutnya lagi, dalam menjalankan program pembangunan lewat APBD 2016 ini, sangat diharapkan juga bisa terlaksana tepat waktu. Dengan demikian pelaksanaan atau realisasi anggaran tersebut bisa terserap secara maksimal.

Jadi, diakhir tahun 2016 mendatang tidak lagi menghitung dana sisa anggaran atau silpa.

“Ini yang sangat kita harapkan, sehingga anggota dewan juga sudah bertekad, sebelum peringatan hari jadi kabupaten, maka RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD 2016,”sebut politisi Partai berlambang Kabbah itu. ***