JAKARTA (HR)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kasus pelanggaran HAM di Tanah Air masih banyak yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Di antara kasus HAM itu ialah konflik agraria.

"Penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, penyelesaian agraria, pemenuhan hak kesehatan, hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan, kelompok minoritas karena perbedaan etnis agama," ujar Presiden dalam pidatonya di acara peringatan hari HAM sedunia ke-67 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12).

Dirinya pun berharap, seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah bisa mempercepat penyelesaian HAM tersebut dengan baik. "Yang pertama tadi, kita semua harus punya keberanian untuk rekonsiliasi melalui jalur-jalur yudisial maupun non-yudisial," imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar bisa menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai.

"Tapi saya juga mengingatkan, demonstrasi itu ada aturannya. Jadi, misalnya jarak antara Istana, pasnya di pagar. Jangan dipikir kita mengekang kebebasan demonstrasi, tidak. Kemudian ditambahin lagi pada Pergub DKI, itu juga mengacu pada Undang-Undang di atasnya," tandasnya.(okz/dar)