BAGANSIAPIAPI (HR)-untuk menjaga batas wilayah negara kesatuan Republik Indonsia, Pemerintah pusat dan daerah siap memberikan perhatian dengan membanguan infrastruktur yang diperlukan, khusus wilayah perbatasan.

Hal itu diungkapkan Plt Sekda Rohil, H Suray Arfan, saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh Dalam Rangka Pembangunan Kawaan Perbatasan, Selasa (1/12), di Hotel Kusuma, Jalan Riau, Bagansiapiapi.

"Perbatasan ini sangat urgent sebagai bentuk kedaulatan negara yang harus dipertahankan. jangan sampai dicomot negara tetangga wilayah kita seperti yang pernah terjadi," kata Sekda.
Untuk itulah, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan sebagai bentuk upaya untuk menjaga wilayah perbatasan Rokan Hilir, khususnya dengan kabupatan dan negara-negara tetangga.

Kabupaten Rokan Hilir membentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP) tahun 2014 lalu untuk mempermudah komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk membanguan kawasan perbatasan. "Kita ada 5 lokasi priorotas.Awalnya hanya 3, namun kita kembangkan agar cakupannya lebih luas," kata Sekda.

Adapun 5 Kecamatan itu di antaranya, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pekaitan dan Kecamatan Kubu Babussalam. Setiap wilayah prioritas di Rohil memiliki potensi dan kekayaan alam yang luar biasa. Misalnya di Pasir Limau Kapas dengan Pulau Jemur yang langsung berada di Selat Malaka dan berbatasan dengan negara Jiran Malaysia.

4 Kecamatan lainnya juga sangat potensi untuk hasil ikan yang melimpah dan sampai saat ini masih terus menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Sekda berpesan, sosialsiais yang dilakukan bisa diikuti dengan baik, koordinasi antara Pemda dan unsur aparat TNI-AL, Kepolisian, Bea Cukai, Syahbandar, serta Imigrasi, sangat diperlukan, agar wilayah perbatasan tetap utuh dengan koordinasi yang baik.

Sementara itu Kepala BPP Rohil, H Wazirwan unus, mengatakan, sosialisasi ini mengundang unsur vertikal, dengan tujuan untuk menjaga dan membangun wilayah perbatasan Rohil. "Pembangunan tahun ini dari pusat sudah masuk, misalnya kantor Camat di Pasir Limau Kapas akan dibangun, juag sarana lainnya di Pulau Jemur," kata Wazirwan.

Meskipun baru berumur 1 tahun, namun BPP  telah melakukan komunikasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Riau dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. "Kita akan bangaun lokasi 5 kecamatan ini secara bertahap, baik dari dana pusat maupun daerah," katanya.(adv/humas)