JAKARTA (HR)-Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak, agar jangan sampai melakukan intervensi terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Saat ini, lembaga itu memang tengah marak disorot.

 

Hal itu menyusul kebijakan lembaga yang dipimpin politisi PKS Surahman Hidayat ini, akan menyidangkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said soal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. 

 

"Ya, saya mendukung penuh proses di MKD dan sudah saya sampaikan bolak-balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi," tegas Jokowi, Kamis (26/11), di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Sejak menerima kasus yang menimpa Setya Novanto tersebut, MKD memang tengah jadi sorotan. Apalagi, sejak MKD memutuskan bahwa kasus itu akan segera disidangkan. 

 

Salah satunya, adalah reaksi yang ditunjukkan seluruh fraksi, yang tiba-tiba mengganti utusannya yang duduk di dalam MKD. 

 

Bahkan Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto, sempat menuding lembaga itu 'masuk angin'. Gejala masuk angin itu, kata Yandri, terlihat saat MKD tiba-tiba mempermasalahkan legal standing Sudirman Said sebagai pelapor. MKD seolah kebingungan menafsirkan kata 'dapat' dalam tata beracara MKD sehingga harus memanggil seorang ahli bahasa. Akhirnya ahli bahasa menyatakan Sudirman Said boleh jadi pelapor Novanto ke MKD.

 

Di tengah sorotan ke MKD, muncul pula isu soal adanya seorang pimpinan MKD yang ditawari ribuan dolar Amerika untuk mengamankan kasus Novanto. Meski belakangan isu itu dibantah sendiri oleh si pimpinan MKD.

 

Tak sampai selesai di sini, MKD juga dituding bisa diintervensi. Posisi Novanto sebagai orang kuat di Koalisi Merah Putih (KMP) dan mayoritas pimpinan MKD yang berasal dari KMP, dikait-kaitkan dengan pernyataan dukungan KMP terhadap Novanto. Namun soal ini Ketua MKD Surahman Hidayat sudah membantahnya. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengakui ada yang meminta tolong untuk kasus Setya Novanto tersebut. Meski begitu, dia membantah permintaan bantuan itu diikuti penawaran sejumlah uang.

 

"Tidak ada (tawaran uang di kasus Novanto). Kalau menawarkan maksudnya tolong dibantulah, kasihan, itu saja. Tidak ada bicara uang," ujarnya. 

 

Dia pun menegaskan tidak ada janji-janji pertemuan dengan siapapun dalam menjalankan kasus ini. Permintaan bantuan yang disampaikan kepadanya pun sebatas saling sapa.

"Saya sambil lewat, ketemu, sambil jalan. Kalau masih ada yang mau kasih itu konyol, KPK sekarang banyak di sini," ucap politikus PDIP ini.

 

Dia pun mengaku sudah menjelaskan masalah ini ke sesama rekannya di MKD. Bahkan, kini isu itu jadi bahan becanda di sesama anggota MKD. Namun ia tak membantah soal bayang-bayang suap di MKD. Oleh sebab itu, dia minta mengawal proses persidangan kasus Novanto yang akan segera dimulai. "Saya tidak bilang begitu (MKD tidak dibayangi suap). Saya bilang, kawal kami di MKD," tegas Junimart.

 

Lebih Mengerikan 

Partai Golkar sendiri termasuk yang mendapat sorotan di tengah kasus yang membelit Novanto. Hal itu seiring dengan digantinya seluruh anggota Golkar yang duduk di MKD. 

 

Ketika ditanyai tentang hal itu, jawaban Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo, juga cukup mengejutkan. "Karena kami mendapat informasi rekaman yang utuh itu lebih mengerikan," ujarnya. 

 

Bukti rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang disetorkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD, bukan potongan rekaman utuh. Rekaman yang disetorkan berdurasi sekitar 11 menit, sedangkan rekaman utuhnya berdurasi sekitar 2 jam.

 

"Informasinya melibatkan banyak nama besar dan akan membuat tambah gaduh republik ini," tambah Bambang.

 

Oleh karenanya Fraksi Golkar menempatkan 3 orang baru di MKD dengan harapan bisa mengawal kasus Novanto jauh dari politisasi. Golkar ingin kasus ini sesuai fakta, bukan sekadar opini.

 

"Kita akan melawan jika ada politisasi, tapi kalau tidak ada politisasi dan terbukti seusai fakta hukum, Golkar tidak akan konyol," ujar Bambang.

 

Tiga anggota F-Golkar yang diganti adalah Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD, Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Mereka digantikan oleh Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adies Kadir. (bbs, kom, dtc,sis)