TEMBILAHAN (HR)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenIndragiri Hilir meminta, pemerintah daerah melalui satuan kerja terkait mampu lebih memaksimalkan pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya di lapangan dibandingkan dengan sebelumnya.

Dana untuk Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)  tahun ini, kucuran dana  yang dianggarkan dimasa kepemimpinan Warohmah akan lebih besar, karena adanya penambahan dana ADD dari pemerintah Pusat. Diperlukan keseriusan Satker terkait, agar lebih memberi dampak maksimal bagi percepatan pembangunan masyarakat di perdesaan.

“Karena besarnya dana yang akan diterima desa nantinya, maka para pendamping yang telah ditunjuk harus benar-benar berada di desa dimana ia ditugaskan. Tidak seperti informasi yang kita dapat, yakni ada pendamping yang dalam 6 bulan hanya 3 kali berada di desa, belum lagi yang double job,” ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil ini saat hearing bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMP), beberapa hari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPMPD Inhil Yulizal, menjelaskan pihaknya tetap berkomitmen mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program DMIJ.
Untuk itu, kata mantan Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Inhil ini, pihaknya akan menerapkan serta menjalankan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pendamping desa.

“Jika memang ada pendamping desa mana yang tidak berada di tempat, maka akan kita berhentikan. Ini sudah ada ketentuannya, begitu juga dengan rangkap pekerjaan,” tegasnya.

Hearing yang digelar di ruang banggar Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Ketua Komisi I didampingi para anggota, Kepala dan jajaran BPMPD, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. (mg4)