PEKANBARU (HR)-Kebijakan Pemprov Riau yang akan mengucurkan bantuan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk perhelatan Musyawarah Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Riau, terus mendapat sorotan. Seperti diketahui, ajang tersebut akan digelar di Riau pada 22-26 November mendatang.

Yang menjadi sorotan adalah perihal dana sebesar Rp3 miliar, yang disetujui pemerintah untuk
Lebih
penyelenggaran kegiatan tersebut. Pasalnya, anggaran itu dinilai kurang tepat. Selain itu, dana sebesar itu juga dinilai akan lebih banyak manfaatnya jika disalurkan untuk kegiatan lain. Seperti pembangunan lokal baru untuk belajar, pembangunan jembatan hingga perbaikan jalan putus.

Seperti dituturkan salah seorang warga Pekanbaru, Didi. Menurutnya, ia mendukung digelarnya Munas HMI di Riau. Namun hal itu bukan berarti Riau yang harus menanggung semua biaya peserta. Apalagi, tambahnya, dana sebesar Rp3 miliar bukanlah angka yang kecil. Bahkan untuk anggaran penanggulan bencana asap di Riau saja tidak mencapai angka sebesar itu.

Selain itu, ia menilai dana itu juga akan digunakan untuk mendatangkan Presiden dan sejumlah mentri, tidaklah etis.
"Sekarang coba, kalau benar menteri datang ke Riau, lalu bisa berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat Riau, saya pikir juga tidak. Ini bukan alasan yang tepat," ujarnya, Selasa (17/11).

 
Menurutnya, akan lebih baik bila anggaran sebesar itu diberikan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan lebih nyata. Saat ini banyak jalan  dan jembatan yang putus, terutama jembatan Reteh di Inhil. Jalan-jalan yang masih banyak berlubang dan juga jalan putus akibat hujan yang melanda Riau dalam beberapa hari ini.

"Setahu saya HMI ini paling suka demo mengkritik pemerintah, tapi sekarang mereka malah makan uang rakyat untuk Munas. Jadi, ya mereka juga harus siap dikritik juga. Mana tokoh masyarakat Riau tak mau angkat bicara. Lebih baik anggaran itu untuk meningkatkan infrastruktur di Riau. Perbaiki tu jembatan di Tembilahan yang roboh tu, bagus lagi," tegas Didi.

Sedangkan Dimas, warga Rumbai, menilai, apa yang diminta HMI tersebut seolah-olah menandakan Riau itu kaya, dan bisa menanggung semua anggaran bagi para peserta, mulai dari transportasi, penginapan dan makan peserta.

"Dari dulu Riau ini sudah sombong, ditambah lagi mahasiswanya. Sanggup mereka memakai uang rakyat untuk mendatangkan peserta Munas dari seluruh Indonesia. Sejauh ini apa yang telah diberikan Mahasiswa kepada Riau ini, sebanding tidak," ujarnya.


Harus Jelas dan Rinci
Sementara itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjulaindi Rachman meminta, kucuran anggaran Provinsi Riau untuk Munas HMI yang berlangsung di Riau, harus dibuat pembukuan laporan pertanggungjawaban secara jelas.

"Itu pasti. Mereka harus buat LPJ-nya secara rinci," kata Plt Gubri, di Kantor Gubernur Riau.

Dijelaskan Plt Gubri, dengan kucuran dana itu, pemerintah telah memberi peluang dan kemudahan kepada organisasi ini. Maka pertanggungjawaban yang harus dilakukan juga harus sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Plt juga berharap dari perhelatan Munas HMI ini akan hadir Presiden dan beberapa menteri. Selain itu bisa meningkatkan perekonomian di Riau selama berlangsungnya Munas tersebut.

"Dengan hadirnya Presiden dan beberapa mentrri, kita bisa mengajukan apa yang menjadi harapan kita nanti. Seperti apa yang telah kita lakukan sebelumnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, anggaran untuk kongres HMI disetujui oleh dewan sebesar Rp2 miliar. Namun belakangan HMI meminta tambahan lagi dari Rp4 miliar yang diajukan. Namun akhirnya Dewan menyetujui Rp3 miliar. (nur)
Plt Gubri, Kita Minta Lpj Secara Rinci