JAKARTA (HR)–Pemerintah Indonesia kembali mencalonkan diri untuk kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk masa jabatan 2019-2020. Menjadi anggota tidak tetap pada DK PBB dinilai pemerintah sangat penting.

“Hingga kini sudah ada dua calon, Indonesia dan Maladewa. Pemilihan akan dilakukan pada Oktober 2018, namun kita upayakan dukungan penuh,” ucap Direktur Jenderal Hubungan Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib, di sela-sela acara peringatan hari jadi ke-70 hubungan PBB-Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Menurut alumni Universitas Padjajaran itu, saat ini Indonesia telah mendapatkan banyak dukungan baik yang bersifat timbal balik maupun unilateral.

Dukungan tentunya diharapkan dari negara-negara ASEAN yang memiliki gentlemen agreement dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengharapkan dukungan dari negara-negara di Uni Eropa yang juga pernah mendapatkan dukungan dari Indonesia.

Karena itulah, Hasan merasa optimis dengan peluang Indonesia untuk kembali mendapatkan tempat di DK PBB. Meski begitu, dia tidak ingin lengah dan terus mengumpulkan dukungan hingga September 2018.

DK PBB saat ini beranggotakan 15 negara dengan 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap diisi oleh negara-negara dari lima kawasan dengan masa jabatan dua tahun.

Saat ini, anggota tidak tetap DK PBB diisi oleh Angola, Yordania, Malaysia, Chile, Venezuela, Selandia Baru, Spanyol, Lithuania, Nigeria, dan Chad. Indonesia pernah menduduki posisi ini pada tiga periode, tepatnya pada 1973-1974, 1994-1996, dan 2007-2008.(okz/rio)