PEKANBARU (HR)-Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat Riau menolak kabut asap, terus berlanjut. Sama dengan aksi sebelumnya, mereka menuntut pemerintah, lebih khususnya Presiden Jokowi dan jajarannya, benar-benar bekerja lebih keras, sehingga malapetaka kabut asap segera berlalu.

Selain itu, massa juga menuntut aparat penegak hukum benar-benar menegakkan aturan hukum, terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) tersebut. Hal itu mengingat dampak negatif serta kerugian yang dialami masyarakat akibat kabut asap, sudah sangat banyak sekali.

Tidak itu saja, massa juga aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap perusahaan besar di Bumi Lancang Kuning, yang diduga terlibat dalam aksi karhutla tersebut.

Dari pantauan lapangan, aksi pada Jumat (23/10) digelar berbagai elemen. Mulai dari civitas akademika Universitas Riau, perkumpulan para guru hingga elemen masyarakat peduli lingkungan lainnya.

Salah satu aksi dilakukan ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Melawan Asap (FGMA), yang dipusatkan di Jalan Cut Nyak Dien. Aksi itu digelar sebagai bentuk keprihatinan para guru, karena aktivitas belajar mengajar di sekolah terganggu akibat kabut asap. Mereka menuntut pemerintah lebih serius dalam menuntaskan Karhutla sehingga kabut asap segera berlalu.

Aksi ini juga dihadiri Kadis Pandidikan Kota Pekanbaru, Zulfadil. Dalam orasinya, ia meminta Presiden betul-betul serius menangani Karhutla dan menghilangkan asap.
"Selain siswa yang sakit, aktivitas belajar siswa tidak efektif sejak dua bulan ini. Kita minta Presiden bekerja keras lagi dalam menangani bencana asap ini," ujarnya

Sedangkan Koordinator Lapangan Syahran Ritonga, meminta Presiden menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional. Apalagi, hingga saat ini sudah banyak korban yang berjatuhan.

"Kami meminta kepada Presiden untuk serius menangani permasalahan asap yang ada di Riau. Sehingga proses belajar mengajar guru dan siswa kembali seperti biasanya,"ujarnya.

Massa juga meminta Presiden Jokowi tidak hanya melakukan pencitraan dan harus peduli dengan asap di Riau dan umumnya di Indonesia. Sehingga tidak ada korban jatuh lagi.

Tidak itu saja, massa FGMA juga meminta para pelaku pembakar hutan dan lahan dihukum seberat-beratnya, Massa FGMA kecewa, selama kabut asap, pemerintah cenderung menutup mata.

"Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung, agar menghukum perusahaan dan perorangan yang membakar hutan, pada prinsipnya, aksi ini bentuk keprihatinan kami. Andai tidak didengar juga, kami akan melanjutkan aksi yang sama," katanya.

"Kepada Perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, kepada pak Presiden harus menghukum seberat-beratnya, jangan ada permainan," tambahnya.



Aksi tersebut didukung Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Syahril. "Pemerintah harus merespon apa yang menjadi keinginan para Guru di Riau. Pemerintah juga harus cepat mengatasi kabut asap yang tak kunjung hilang ini. Selain itu apa solusi yang terbaik bagi pelajar yang ada di Riau ini," ujar Syahril.

Tuntut Perusahaan
Aksi serupa juga digelar ratusan mahasiswa dan dosen civitas akademika universitas di Riau, di Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut perusahaan besar yang diduga terlibat dalam Karhutla, segara diberi sanksi. Termasuk mencabut izin serta menangkap pimpinannya.

"Mereka adalah pemodal terbesar perusak hutan di Riau, dan mereka yang menyebabkan asap dengan pembakaran lahan," ucap koordinator demo Hendri.

Selain itu, masa aksi juga mengutuk anggota DPRD Riau yang akan pergi ke Eropa, ditengah-tengah deri yang masih menimpa rakyat Riau. Dengan enaknya anggota DPRD Riau, menghirup udara segar. Plesiran ke Eropa hanya menghabiskan uang rakyat.

"Mereka DPRD Riau, tidak punya hati nurani. Ingat siapa-siapa yang pergi jangan sampai dipilih lagi, ini menandakan DPRD Riau memang tak peduli terhadap derita rakyat Riau," tegasnya.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan akai demo ratusan mahasiswa iniblokir jalan Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau. Pemdemo juga membawa berbagai spanduk yang berisikan kritikan terhadap Presiden dan juga Pemprov Riau. Pendemo juga memberikan waktu selama 3x24 jam, jika asap tak juga hilang maka ribuan mahasiswa akan kembali berdemo dan membuat reformasi jilid dua.

Tuntutan serupa juga dilontarkan massa dari Forum Peduli Asap Tahunan Riau (FPATR), saat menggelar aksi di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau, di Jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Massa mendesak Dit Reskrimsus Polda Riau mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap, khususnya yang dilakukan pihak perusahaan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari Personil Shabara Polda Riau.

"Ini semua akibat ulah oknum perusahaan yang membakar untuk perluasan lahan perkebunan," teriak Fahrul Rozi, selaku Korlap.

Selain itu, pendemo juga meminta agar penegak hukum di Riau transparan dalam pengusutan pelaku pembakaran hutan di Riau. Terakhir, pendemo meminta kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk memanggil DPRD Riau agar hearing bersama dengan perusahaan Sinarmas Group untuk bertanggungjawab atas perbuatan pembakaran lahan.

Sementara itu, Ketua FPATR Ahmad Jagau mengatakan, pada intinya pihaknya menuntut Polda Riau dan jajaran lebih serius menangani tindak pidana Karhutla. "Masyarakat akan terus memantau kasus ini," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kasubdit Dalmas Dit Shabara Polda Riau, AKBP Endry M Noor, berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pihak Dit Reskrimsus Polda Riau. "Akan kami terima dan disampaikan ke Dit Reskrimsus Polda Riau. Percayakan sama penegak hukum," tandas AKBP Endry. (nur, her, dod)