PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Kalangan DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru, agar dapat mencari formula dalam melakukan kegiatan. SKPD diingatkan tidak selalu mengandalkan APBD dalam melaksanakan kegiatan. Hal itu, melihat kondisi saat ini, di mana APBD 2017 Kota Pekanbaru hanya sekitar Rp2,3 triliun.

""Agar semua kegiatan bisa terlaksana di 2017 ini, dinas-dinas di Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk tidak hanya mengandalkan APBD. Akan tetapi bisa melobi dana provinsi maupun dana pusat. Artinya memiliki formula," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, Rabu (8/2).

Politisi PAN ini menyebutkan, dari APBD Rp2,3 triliun itu, yang menjadi prioritas pemerintah ada di tiga sektor, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Khusus pendidikan, berdasarkan undang-undang, mendapatkan sekitar 35 persen dari APBD. Dan itu dinilai belum cukup untuk menjalankan program pemerintah.

"Maka dari itu, kita minta kepala dinasnya, khususnya Dinas Pendidikan untuk bisa melobi provinsi, dan juga pusat mendapatkan tambahan anggaran untuk kelangsungan pendidikan di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Dikatakannya juga, jika hanya mengandalkan anggaran yang saat ini, di mana angkanya sekitar Rp600an miliar itu dinilai masih kurang. Karena di dalamnya ada juga pembayaran gaji guru, honorer dan Kegiatan lainnya."Jadi, kita minta dari ang garan yang ada itu, harus ada skala prioritas dan hapus kegiatan-kegiatan seremonial yang hanya membuang-buang anggraran," tambahnya.

Nofrizal juga berharap, Pemko harus dapat menciptakan pendidikan gratis, setidaknya sampai SMP. Karena SMA/SMK sederajat sudah diambil alih oleh Provinsi. Untuk itu, disampaikannya, Dinas Pendidikan harus bisa meningkatkan mutu pendidikan dan harus bisa menjamin tidak ada anak yang putus sekolah, atau tidak membebankan wali murid. "Mutu pendidikan harus dinomor satukan dan harus didukung semua unsur. Baik fasilitasnya, gurunya, maupun muridnya. Semua harus klop," ungkapnya.