Tanjungpinang (HR)-Staf Ahli Pemko Tanjungpinang Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Robert Pasaribu meminta Pemerintah Pusat membuka keran impor untuk Provinsi Kepri khususnya Tanjungpinang sebagai daerah nonprodusen.

"Kalau sampai kebijakan tentang pembatasan impor itu berlaku bahkan sampai menutup impor itu di Tanjungpinang, maka berdampak pada ekonomi kerakyatan di Tanjungpinang," kata Robert, Kamis.

Robert mengakui, sebagai daerah bukan penghasil, ekonomi kerakyatan Ibukota Provinsi Kepri juga berputar dari barang impor.

Akan tetapi, masuknya komoditas impor tersebut menjadi perhatian Robert. Karena, jika benar kebijakan pembatasan impor tersebut berlaku, pada kenyataannya masih ada barang impor yang beredar di Tanjungpinang, seperti gula dan beras.

"Sehingga, masih ada aktivitas pelabuhan tikus yang memasukkan barang impor ke Tanjungpinang. Artinya, ekonomi kerakyatan di Tanjungpinang juga berasal dari impor tersebut," ujarnya.

Sementara, jika dibandingkan dengan komoditas yang datang dari daerah lain di dalam negeri, lebih cenderung mahal dengan beban biaya transportasi yang membuat terjadinya inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.

"Lagi pula, Tanjungpinang ini bukan daerah penghasil, sehingga perlu ada kebijakan khusus agar Pusat membuka keran impor untuk Tanjungpinang," tegasnya.

Upaya membuka keran impor untuk Kepri juga sudah dilakukan oleh Pemprov Kepri. Namun pihaknya belum mendapatkan informasi pasti terkait jawaban yang diberikan Pemerintah Pusat. (ant/rio)