Gesa Otonomi Baru

Pemkab-Komisi II DPR RI Gelar Pertemuan

Pemkab-Komisi II DPR RI Gelar Pertemuan

TEMBILAHAN (HR)-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,  melaksanakan pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI dalam rangka menindaklanjuti percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Utara.

Pertemuan yang diaksanakan pada Kamis (1/10) malam digelar di sebuah hotel di Batam.

 Pada kesempatan tersebut Bupati Inhil HM Wardan, didampingi Ketua DPRD Inhil, Asisten I Setda Inhil, Kepala SKPD, Kabag, Camat serta tokoh masyarakat Inhil Selatan dan Inhil Utara.

 Usai menghadiri pertemuan, HM Wardan menyatakan tidak ada lagi persoalan dalam pemekaran Indragiri Selatan dan Indragiri Utara. "Kita mengharapkan pembahasan dari Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri," kata Bupati, Jumat (2/10).

Dikatakan, apa yang menjadi kendala dari administrasi sebelumnya sudah tidak ada lagi.

 Terakhir pemasalahan pemetaaan wilayah, yang baru ini sudah dilakukan penandatanganan bersama dengan provinsi tetangga. Penandatanganan ini dilakukan bersama provinsi tetangga seperti dengan perbatasan Provinsi Jambi, dan termasuk juga perbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

 "Artinya secara kelengkapan administrasi kita sudah penuhi," tandasnya.
Ia mengatakan, wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, telah menerima pernyataan sikap  yang kemudian akan menjadikan usulan proritas pembahasan nanti di Komisi II.

 Seperti diketahui, Bupati diminta menjadikan Indragiri Selatan dan Indragiri Utara sebagai prioritas.

"Semoga pemerintahan Bupati HM Wardan menjadikan Indragiri Selatan dan Indragiri Utara sebagai prioritas dan semoga pada akhir 2015 sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi baru," kata Edy.

Pemekaran Inhil, lanjutnya, menjadi ciri khas karena didorong langsung Bupati.

 "Kami dari Komisi II menyimpulkan untuk mejadikan prioritas pemekaran Indragiri Selatan dan Indragiri Utara," katanya. Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan telah memperjuangkan kepada Badan Anggaran (Banggar), agar memperjuangkan bantuan DAK.

 "Seperti pembangunan kantor Bupati yang baru, baik untuk Indragiri Selatan dan Indragiri Utara," ungkapnya. (adv/humas)