Jakarta (HR)-Kabut asap masih melanda sejumlah daerah. Masyarakat yang terpapar asap berteriak. Mereka meminta ada tindakan menyelamatkan korban asap.

"Ketika ini dianggap bencana ini ada birokrasi dalam penanganannya. Ada hierarki. Ini bencana yang terjadi sejak 1997 dan selalu berulang," jelas aktivis melawanasap dari Jambi, Doni Patria, Rabu (30/9).

Doni menyampaikan, sebagai gambaran saja di daerahnya untuk menangani pemadaman kebakaran lahan amat terbatas. Ditambah lagi birokrasi yang rumit sehingga katanya APBD dan APBN tidak bisa turun untuk membantu penanganan.

"Ini bukan soal bencana nasional atau tidak. Ini korban bagaimana? Yang terpenting dilakukan gempur kebakaran gambut secepat mungkin dan korban diperhatikan kesehatannya," urai dia.

Selama ini Doni berteriak kepada para birokrat yang ujung-ujungnya mereka beralasan terbentur birokrasi. Padahal masyarakat ibu hamil dan anak-anak terpapar asap.

"Pusat juga tidak perlu menunggu kendaraan darurat atau apa. Segera terjun saja bantu daerah yang terpapar asap. Dan jangan lupa, bukan hanya gambut saja yang direhabilitasi, korban warga yang terkena asap juga direhabilitasi," tegas dia.

"Sekali lagi jangan terjebak birokrasi, masyarakat sudah menjadi korban asap," ungkapnya. (dtc/rio)