PEKANBARU (HR)-Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, akhirnya menaikkan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau, menjadi Darurat Pencemaran Udara.

Kebijakan ini ditempuh mengingat kabut asap pekat yang melanda Bumi Lancang Kuning masih terus berlangsung. Kabut asap pekat telah mencemari udara sehingga sudah berada pada level yang membahayakan masyarakat.

Meski sudah berubah status, langkah penanggulangan sementara masih mengandalkan APBD Riau.

Menurut Plt Gubri, penetapan Darurat Pencemaran

Udara perlu dilakukan untuk mengatasi bahaya asap yang saat ini terus menyebar di daerah Riau.

 Sementara untuk tanggap darurat tidak memungkin dilakukan karena, Riau bukan sumber hotspot melainkan berasal dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi.

Konsekuensi dari perubahan status tersebut, Pemprov Riau bersama Tim Satgas Karhutla yang dipimpin Danrem 031 WB/Brigjen TNI Nurendi, akan memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan membentuk posko-posko kesehatan di seluruh wilayah.

 Masyarakat yang mendatangi posko kesehatan akibat asap, maka akan digratiskan biaya pengobatan. Begitu juga dengan Puskesmas dan rumah sakit juga begitu.

"Puskesmas dan rumah sakit diintruksikan buka 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap warga yang mengeluhkan sakit akibat dampak asap.

 Kita sudah bentuk posko-posko kesehatan memberikan pelayanan," kata Plt Gubri, Senin (24/9), di Posko Karlahut, Lanud Roesmin Nurjahdin.

Dijelaskannya, sejauh ini Pemprov Riau sudah membentuk enam posko di Pekanbaru. Langkah yang sama juga akan dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

 Khususnya daerah yang kondisinya udaranya sudah masuk level berbahaya. Asap tebal yang melanda wilayah Riau dalam tiga hari ini berasal dari asap kiriman dari Palembang dan Jambi.

Diikuti Pelalawan
Kebijakan Pemprov Riau tersebut, juga diikuti Pemkab Pelalawan yang menetapkan status darurat asap. Menurut Bupati Pelalawan, HM Harris, kebijakan itu ditempuh mengikuti langkah Pemprov Riau yang telah menetapkan status darurat pencemaran udara.

"Kondisi asap saat ini sangat memprihatinkan. Selain akibat Karhutla juga karena asap kiriman dari provinsi tetangga," terangnya.

Seiring dengan kebijakan itu, Pemkab Pelalawan melakukan langkah-langkah, kongkrit guna membantu masyarakat. Di antaranya dengan mengaktifkan seluruh Puskesmas 24 jam.

 Selain itu, pihaknya juga akan membuka pos-pos pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Untuk Pangkalan Kerinci, besok kita dirikan dua pos pelayanan kesehatan," tukasnya.

Masih terkait hal ini, Plt Gubri akan menghadiri rapat membahas Karhutla bersama enam provinsi lain di Sumatera. Menurut rencana, rapat akan digelar hari ini Selasa (15/9), di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

 Menurut Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Darusman, enam provinsi itu adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung. Rapat akan dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.


Siapkan GOR Tribuana
Sementara itu, Pemprov Riau juga telah menyiapkan GOR Tribuana di Jalan Diponegoro dan Gelanggang Remaja di Jalan Sudirman, sebagai tempat penampungan bagi korban asap. Hal ini ditempuh, jika rumah sakit tidak sanggup lagi menampung korban asap, yang hingga kini terus bertambah.

Langkah itu dilakukan sesuai kesepakatan saat pertemuan dengan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

 "Tempat ini kita siapkan sebagai tempat evakuasi, kalau seandainya rumah sakit sudah tidak lagi mampu menampung korban asap. Kita siapkan semua peralatan kesehatannya," ujarnya usai meninjau GOR Tribuana.

"Aksesnya dekat dengan rumah sakit, tapi kita berharap jangan sampailah ada yang sampai di evakuasi. Ini hanya sebagai antisipasi kita," tambah Plt Gubri.

Sebelumnya tokoh masyarakat Riau, Azalaini Agus, dan Ketua Harian LAM Riau, Al Azhar, bersama tokoh masyarakat lainnya, bertemu langsung dengan Plt Gubri, Senin siang kemarin. Mereka menginginkan Pemprov Riau mengambil langkah kongkrit, dalam menangani masyarakat yang terkena kabut asap.

 Bila perlu, masyarakat yang betul-betul membutuhkan kesehatan harus dievakuasi ke tempat yang aman.

"Kalau perlu ruangan Kantor Gubernur ini, atau kantor-kantor pemerintahan dijadikan tempat evakuasi warga. Saya sedih melihat kondisi Riau saat ini, ke mana tanggung jawab negara ini," ujar Azlaini Agus sambil meneteskan air mata.

Sementara itu, Al Azhar mengatakan, status darurat pencemaran udara yang baru dinaikkan Plt Gubri sudah terlambat. Karena jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah meminta hal itu segera dilakukan.

 Akibat kabut asap, sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat Riau. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bahkan Bandara lumpuh total. "Umumkan kepada masyarakat Riau, dikantor Gubernur akan menjadi tempat evakuasi bagi penderita Ispa, perlu penanganan dari pemerintah," tegas Al Azhar.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, Dewan mendukung kebijakan yang diambil Plt Gubri tersebut.

 Menurutnya, seiring dengan kebijakan itu, Plt Gubri sebaiknya langsung meminta BNPB segera menurunkan pesawat untuk modifikasi cuaca, atau pembuatan hujan buatan di Riau. Dari informasi yang diterimanya, saat ini pesawat itu masih digunakan untuk membantu pembuatan hujan di Pulau Jawa yang mengalami kekeringan.

"Untuk saat ini, kita harus lebih diprioritaskan. Karena kondisinya menuntut seperti itu," ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemprov juga diminta segera menyiapkan langkah penanganan medis bagi masyarakat yang menjadi korban asap. Begitu pula proses penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla.

"Kita sudah mengantongi nama perusahaan yang melakukan pembakaran. Konon ada perusahaan yang melakukan diduga masih dalam tahap izin prinsip dan maka saya akan minta kepada Gubernur dan badan Penananman modal untuk mencabut izin atau tidak memberikan izin," bebernya.

Tantang Mahasiswa
Pada Senin kemarin, Plt Gubri, juga melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang berasal dari Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Riau. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta Pemprov Riau benar-benar serius dalam menangani kabut asap di Riau.

"Kami minta Plt Gubri untuk menandatanhani MoU siap mundur jika nanti di tahun 2016 terjadi lagi kebakaran lahan dan hutan di Riau," ujar Presiden BEM, Firka Maulana.

Menanggapi hal itu, Plt Gubri mengatakan, Pemprov dan tim Satgas Karhutla telah bertindak maksimal dalam mengatasi asap dan Karhutla.

 Menurutnya, jika dibanding provinsi lain, titik api di Riau sudah jauh berkurang. Sementara asap yang ada saat ini, merupakan kiriman dari daerah lain.

"Kalau perlu mahasiswa ikut bersama tim Satgas, dan masuk dalam salah satu bagian dari kami. Siap tidak mahasiswa BEM masuk sebagai tim, biar kalian tahu dan merasakan bagaimana penanganan Karhutla ini. Seklaigus menjadi kerja nyata mahasiswa dalam membantu masyrakat," ujar Plt Gubi.

"Kita di sini tidak ada yang main-main, semua terbuka. Bagi adik-adik yang serius ingin turut serta mengawasi persoalan asap, mari gabung ke dalam Satgas," tambahnya.

Menjawab ajakan dari Plt Gubri, suyangnya, para mahasiswa ini tidak ada satu pun yang berani menjawab. Sebaliknya mahasiswa beralasan, baru akan menjawabnya lusa, setelah berdiskusi bersama para mahasiswa lainnya.

Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa dua perwakilan mahasiswa akan ikut serta bersama Plt Gubri, dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, hari ini. "Besok (hari ini red) saya ada rapat bersama mentri kehutanan. Saya bawa dua dari kalian, sampaikan langsung kepada mentri," tegas Plt Gubri. ***