PEKANBARU (HR)-Realisasi pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru belum maksimal. Untuk itu, DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru jemput bola.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, T Azwendi Fajri, Rabu (12/8). "Belum terealisasinya target PAD mungkin saja disebabkan sistem perekonomian yang lemah dan hal ini bukan saja terjadi di Kota Pekanbaru, bahkan di daerah lain," ujar T Azwendi.

Namun Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru meminta agar dinas terkait tak berdiam diri. "SKPD harus jemput bola serta sosialisasi ke masyarakat.

Untuk itu, semua SKPD harus bekerja keras dalam pencapaian PAD tahun 2015," sebut T Azwendi.

Di pihak lain, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Yuliasman mengakui minimnya realisasi PAD Kota Pekanbaru.

"Berbicara data tertulis, saya kurang ingat namun yang saya ketahui sampai saat ini memang realisasi pajak triwulan ke tiga belum tercapai, seperti Pajak IMB, Pajak Walet, PBB dan Pajak Reklame," ujar Yuliasman.

Seperti biasanya ada trend di masyarakat Pekanbaru untuk pembayaran pajak dilakukan di akhir tahun, yakni bulan September. Begitu juga pajak walet realisasinya nol. "Kita tak tahu masalahnya, kemudian pajak reklame juga masih jauh, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan seperti tadi trend," sebut Yuliasman.

Terkait Pajak Reklame, menurut Yuliasman, sejauh ini koordinasi antar satuan Kerja (Satker) dan pengusaha reklame menjadi persoalan,sehingga penertiban yang dilakukan tak sejalan. "Mungkin ini akibat koordinasi yang tak maksimal antara dinas terkait dengan advertising," sebutnya.

Ada juga dinas yang sudah memenuhi target, yakni Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. "Dari data yang kita ketahui pencapaian secara keseluruhan masih 20 hingga 25 persen, namun kita yakin, memasuki triwulan ke tiga target tersebut akan tercapai, dan kita akan upayakan itu," ujar Yuliasman. (ben)