Jakarta (HR)-Upaya pemerintah meningkatkan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui paket kebijakan ekonomi dipandang sebagai hal yang baik oleh pelaku usaha perbankan. Apalagi, hal tersebut akan dikejar dengan menurunkan bunga kredit bagi UMKM.

Namun, efektivitas penurunan bunga itu juga harus dibarengi dengan penguatan daya beli masyarakat. Kartika Wirjoatmodjo selaku Direktur Keuangan Bank Mandiri mengatakan, apabila permintaan masyarakat semakin lesu, maka ada insentif bagi debitur untuk menarik kredit kendati bunga UMKM telah diturunkan sebanyak mungkin.

"Kebijakan penurunan bunga kredit UMKM akan dirasa efektif jika ada penguatan daya beli. Harus ada demand baru yang tercipta di masyarakat. Jika terdapat permintaan dari jenis barang baru, maka debitur juga akan merasa butuh kredit-kredit itu untuk memroduksi barang sesuai dengan keinginan masyarakat," terang pria yang akrab disapa Tiko di Jakarta, Kamis (10/9).

Tiko menambahkan, seharusnya pemerintah juga mengakomodasi munculnya permintaan baru tersebut dengan pintar-pintar melihat situasi dan memberikan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan kondisi yang dimaksud.
Sebagai contoh saat ini menurutnya terdapat kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil substitusi impor berorientasi konsumen mengingat konsumsi masyarakat akan barang impor semakin meningkat. Jika pemerintah mau memberi kebijakan pembatasan arus masuk barang impor tersebut, tentunya permintaan masyarakat akan kebutuhan itu jadi tidak terakomodir.

"Jika hal itu terjadi, tentunya menjadi peluang bagi usaha kecil kita untuk masuk ke sektor substitusi impor. Itu tandanya ada permintaan yang baru, dan pemerintah harus mampu menunjang kondisi yang dimaksud. Nantinya penurunan bunga UMKM jadi lebih efektif," jelasnya.

Turun jadi 12 Persen
Sebagai informasi, pada bulan lalu pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari angka 22 persen ke angka 12 persen per tahun. Untuk memuluskan langkah tersebut, pemerintah juga menambah subsidi bunga KUR dari Rp400 miliar menjadi Rp1 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015.

Kredit tersebut disalurkan melalui tiga bank pelat merah yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan juga PT Bank Mandiri. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan kredit outstanding sebesar Rp30 triliun dengan rincian kredit mikro sebesar Rp20 triliun, kredit retail Rp9 triliun dan kredit untuk TKI sebesar Rp 1 triliun.
Untuk tahun depan, rencananya pemerintah akan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen, dengan target outstanding kredit sebesar Rp120 triliun atau naik empat kali lipat dibanding tahun ini. Dalam menjalankan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan pagu subsidi menjadi Rp10,5 triliun atau 10 kali lipat dibanding pagu tahun ini.
Selain menurunkan bunga UMKM, paket kebijakan pemerintah lainnya untuk menggerakkan sektor ini adalah dengan menggiatkan koperasi sebagai sumber permodalan dan mitra utama UMKM.

Portofolio kredit Bank Mandiri sendiri pada semester I 2015 mencatat adanya kredit UMKM sebesar Rp15,79 triliun atau memiliki porsi sebesar 19,74 persen dari total kredit tersalurkan sebanyak Rp79,98 triliun. Porsi kredit ini menempati peringkat ketiga setelah kredit korporasi (51 persen) dan juga komersial (25,77 persen). (cnn/mel)