PEKANBARU (HR)-Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol Pamong Praja, kembali terjadi di Gedung DPRD Riau, Jumat (4/9). Peristiwa itu terjadi ketika ratusan massa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau, menggelar aksi di gedung wakil rakyat tersebut.

Sama dengan aksi mahasiswa dua hari lalu, dalam aksi Jumat kemarin, mahasiswa juga Massa menyampaikan juga menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, karena dinilai tidak mampu memulihkan kondisi perekonomian nasional, yang hingga kini masih terus memburuk. Mahasiswa menilai, kondisi itu membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah.

Dari pantauan lapangan, awalnya para mahasiswa menggelar aksi di pintu masuk pekarangan Gedung DPRD Riau di Jalan Sudirman. Setelah sempat menggelar orasi, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung akhirnya menjumpai para demonstran mengizinkan mereka masuk ke halaman gedung dan berunjuk rasa di depan Gedung Lancang Kuning DPRD Riau.

Namun beberapa saat kemudian, sebagian mahasiswa mendesak agar bisa masuk ke dalam gedung. Saat hendak menaiki tangga menuju pintu masuk utama Gedung DPRD Riau, suasana sempat memanas. Sebab, mereka dihalangi sejumlah petugas Satpol PP Riau yang ditugaskan berjaga di tempat itu.

Buntutnya, aksi saling dorong pun terjadi. Salah seorang petugas Satpol PP sempat merampas bendera yang dipegang salah seorang mahasiswa. Rupanya, hal itu membuat mahasiswa lain menjadi berang dan menarik lagi bendera itu depan paksa. Tak sampai di situ, antara kedua pihak sempat terjadi aksi saling pukul. Namun peristiwa itu akhirnya tak bertambah panjang, setelah kedua belah pihak dipisahkan aparat Kepolisian yang berjaga-jaga di gedung Dewan.

Akhirnya, mahasiswa menggelar berorasi dan menyampaikan tuntutan aksinya di halaman Gedung DPRD Riau. Dalam tuntutan yang dibacakan Presiden BEM UIR, Pirda Maulana, mahasiswa menyorot kepemimpinan Presiden Jokowi karena dinilai tak mampu mengatasi persoalan ekonomi saat ini.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga melakukan pembakaran pocong Jokowi  sebagai simbol pemerintahan sudah mati suri karena tidak lagi mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat.

"Krisis ekonomi nasional juga berimbas pada ekonomi Riau di mana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada perkebunan, sehingga rakyat sekarang menjadi sengsara akibat terpuruknya ekonomi nasional," tegas Pirda Maulana.

Untuk itu lanjutnya, mahasiswa menuntut pemerintah pusat kembali menstabilkan perekonomian nasional, turunkan harga sembako dan atasi kabut asap di Provinsi Riau.

"Turunkan lagi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat karena sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, apalagi harga sawit dan karet juga turun. Selain itu, pemerintah harus mengatasi masalah kabut asap di Provinsi Riau," tambahnya.

Diterima Setelah menyampaikan tuntutan, mahasiswa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Riau dari PAN, Sunaryo dan Wakil Ketua dari PDIP Manahara Manurung. Mereka kemudian disambut dalam pertemuan yang digelar di ruang Medium Gedung DPRD Riau.

Dalam kesempatan itu, Sunaryo meminta jangan sampai ada lagi aksi perusakan gedung Dewan seperti aksi demo mahasiswa tiga hari sebelumnya.

Dikatakan Sunaryo,  pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pusat melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI."Kami dukung aspirasi adik-adik mahasiswa untuk perbaikan ekonomi dan pengendalian kabut asap, dan akan kami sampaikan aspirasi ini ke pusat," terang Sunaryo.

Setelah berdialog, mahasiswa menyampaikan enam petisi ke DPRD Riau untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Petisi itu diteken Sunaryo dan Manahara. Isinya antara lain, menuntut pemerintah melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan dengan cara menempatkan orang yang ahli di bidangnya, agar kebijakan yang dikeluarkan bisa memperbaiki kondisi perekonomian saat ini.

Kedua, pangkas birokrasi yang tidak aktif. Ketiga, land reform atau pembebesan lahan pertanian yang selama ini telah beralih fungsi menjadih lahan industri. Selanjutnya, pemerintah diminta tidak lagi tergantung dengan pihak asing dalam bidang ekonomi dengan cara menciptakan ekonomi mandiri dalam negeri dan memanfaatkan produk dalam negeri.

Selanjutnya, pemerintah diminta berpihak kepada masyarakat saat krisis ekonomi dunia meningkat serta terakhir, rasionalisasikan aset-aset yang ada di daerah terutama di Riau. (rud)