Pusat Dinilai Zalimi Riau

Puluhan Tahun RTRW Riau tak Selesai

Puluhan Tahun RTRW Riau tak Selesai

PEKANBARU (HR)-Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau sampai saat ini kian tak jelas. Pusat dinilai melakukan kezaliman terhadap Riau. Apalagi  sudah 20 tahun lebih Perda RTRW belum tersebut belum juga disahkan.


Akibatnya, pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Bumi Lancang Kuning menjadi terhambat. Untuk tindak lanjut, Sekretaris Komisi D DPRD Riau Asri Auzar, mengaku akan berangkat ke Jakarta bersama Komisi D menemui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, guna mempertanyakan RTRW Provinsi Riau tersebut.


 “Ini bentuk kezaliman yang dilakukan Pusat terhadap Riau. Sampai hari ini RTRW belum disahkan,” ungkap Asri, Senin (31/8), di ruang komisi D DPRD Riau.
Padahal, kata dia, masyarakat Riau sudah 20 tahun menunggu pengesahan RTRW Riau, yakni sejak Gubernur Riau dijabat Saleh Djasit, dan sampai saat ini belum kunjung disahkan. Politisi Demokrat ini menyebutkan, sebelum Perda RTRW Riau yang tak kunjung disahkan, akibatnya pembangunan di Riau menjadi terhambat dan belum bisa dilaksanakan.



Apalagi, katanya, masih banyaknya rencana pembangunan strategis di Riau yang terhambat karena persoalan RTRW tersebut. "Misalnya saja, pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai, kemudian terhambatnya pembangunan industri yang akan dilakukan investor di sejumlah daerah seperti, Dumai, Kuala Enok Inhil, dan daerah lainnya di Riau," terang Asri.


Secara rinci, Legislator Dapil Rohil ini menerangkan, ada 19 perusahaan di Dumai pembangunannya tidak dapat dilakukan, karena belum tuntasnya Perda RTWR. "Karena belum dilepaskan dari kawasan hutan. Akibatnya investor terpaksa harus menunggu sampai sekarang,” terang Asri.
Dikatakan, ia bersama anggota Komisi D DPRD Riau lainnya akan menemui tokoh-tokoh Riau, meminta dukungan terkait penyelesaian masalah RTRW Riau tersebut. Riau sudah lama menunggu dan Pusat malah terkesan mengabaikan keinginan Riau tersebut. Padahal, Riau merupakan penyumbang terbanyak terhadap pendapatan negara.


 “Karena itu, saya akan ke Pusat, menemui Menteri Kehutanan membicarakan hal ini. Menurut saya, Pusat sudah terlalu menzalimi Riau,” tandasnya. ***