Terkait hal ini, DPRD Riau kembali menyurati Pemprov Riau, segera menyerahkan KUA PPAS RAPBD Perubahan Riau Tahun 2015. Surat yang dilayangkan merupakan surat kedua yang disampaikan Dewan. Pasalnya, meski sudah memasuki akhir Agustus 2015, Pemprov belum juga menyerahkan RAPBD-P 2015.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengungkapkan surat kedua kepada Pemprov Riau dilayangkan setelah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD Riau, Senin (24/8). "Kami tadi menyurati pemerintah provinsi untuk yang kedua kalinya, agar diajukan RAPBD Perubahan 2015," ungkap Noviwaldy.
Meskipun, RAPBD-P 2015 belum dikirimkan Pemprov Riau kepada DPRD, namun Pemprov sudah mengirimkan dan Dewan sudah menerima KUA PPAS RAPBD Tahun 2016. Sementara itu, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan hari ini, Selasa (25/8), akan melakukan pembahasan terhadap RAPBD 2016 yang sudah disampaikan Pemprov Riau. "Besok (hari ini, red) kita  memanggil TAPD untuk melakukan pembahasan KUA PPAS Tahun 2016," ujarnya.
Noviwaldy menyebutkan, Banggar akan membahas KUA PPAS RAPBD 2016, termasuk kesalahan penganggaran yang tidak sesuai ketentuan. Seperti kesalahan penganggaran jalan yang harusnya menjadi kewenangan kabupaten kota, dan anggaran pendidikan tingkat menengah yang dikembalikan ke provinsi, namun belum dimasukan dalam usulan yang disampaikan Pemprov. "Semuanya akan kita bahas, dan kita sampaikan pandangan kita dan pandangan mereka," tegasnya.
Terkait rendahnya serapan anggaran, ia menyatakan, persoalan tersebut juga sudah dibahas dalam rapat pimpinan Dewan. Berdasarkan hasil rapat pimpinan tersebut, komisi diminta melakukan rapat kerja dengan mitra kerja masing-masing. "Agar dapat mengevaluasi serapan anggaran triwulan kedua, tadi saya tandatangani langsung dan sudah action Komisi A melakukan rapat kerja dan berikutnya menyusul komisi lainnya," terangnya.
Lebih lanjut, Noviwaldy menyebutkan, evaluasi realisasi anggaran APBD Riau 2015 sangat perlu dilakukan guna mengetahui proyeksi besaran kelebihan sisa anggaran (Silpa) tahun 2015. "Supaya kita tahu berapa proyeksi Silpa 2016 sebagai dasar pembahasan bagi kami," pungkasnya. Apa yang disampaikan Noviwaldy, berbeda dengan pertanyataan wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, akhir pekan lalu. Sunaryo menyebutkan, KUA PPAS RAPBD 2015 sudah diterima Dewan. Namun, Noviwaldy tak mengomentari pernyataan wakil Ketua tersebut.
Ia menegaskan, Dewan memang belum menerima RAPBD-P 2015 dan belum diserahkan Pemprov. Disebutkan, berdasarkan kesepakatan dalam rapat pimpinan, hari ini Selasa (25/8), Dewan kembali menyurati Pemprov Riau. ***