PEKANBARU (HR)-Bank Indonesia mengakui, hingga saat ini serapan dana APBD masih rendah. Setidaknya, hingga kini masih ada sekitar Rp270 triliun dana rakyat tersebut, yang masih  ‘mengendap’ di sejumlah bank daerah. Karena itu, pemerintah daerah didesak untuk segera menggunakan anggaran tersebut agar tidak terlalu lama tersimpan di bank.

Dengan demikian, diharapkan proses pembangunan masih bisa berjalan dengan baik di tengah kondisi ekonomi sosial yang sedang lesu. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Hendar,saat acara pisah sambut Pimpinan Kantor BI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (20/8).

Dalam acara pisah sambut itu, jabatan Pimpinan Kantor BI Perwakilan Provinsi Riau akan diemban Ismen Inono, menggantikan Mahdi Muhammad. Mahdi sendiri dipercaya menjabat Kepala Group Pengawasan Stabilitas Keuangan BI Pusat.

"Dana Pemda di perbankan daerah yang sampai Juni mencapai Rp270 triliun harus segera digulirkan untuk pembiayaan pembangunan," ingatnya.
Hendar mengatakan, pemerintah daerah perlu segera merealisasikan APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Khusus untuk Riau, Kementerian Dalam Negeri sampai harus menurunkan tim khusus untuk mendampingi Pemprov Riau. Hal itu sebagai buntut rendahnya realisasi APBD Riau 2015 hingga semester I-2015. Ketika itu, Riau berada pada posisi keempat provinsi yang realisasinya paling rendah di Tanah Air.

"Penurunan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional," ujarnya.

Dengan perkembangan kondisi sekarang ini, lanjutnya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berada pada kisaran 5,0-5,4 persen, bahkan bisa lebih rendah. "Untuk lebih mencegah penurunan yang lebih tajam perlu kebijakan stimulus. BI harapkan pemerintah pusat dan daerah bisa merealisaskan anggaran dengan lebih baik, khususnya anggaran belanja modal," tambah Hendar.

Dari Jakarta, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek juga membenarkan pembentukan tim khusus tersebut. Menurutnya, tim ini akan bertemu dengan kepala daerah dan DPRD untuk mendorong realisasi penyarapan ABPD. Riau termasuk salah satu daerah yang akan dituju tim khusus tersebut.

"Beberapa direktur, saya kirim ke daerah untuk tracing anggaran dan menyisirnya," terang Reydonnyzar, Rabu kemarin.

Kementerian juga mengirimkan radiogram ke kepala daerah seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden untuk dapat mendorong percepatan penyerapan anggaran. Dikatakan, belanja pemerintah harus didorong, di tengah pertumbuan ekonomi yang melambat, investasi dan ekspor yang terbatas. Sebab, ini menjadi solusi pertumbuhan ekonomi untuk belanja modal.

Dalam sistem monitoring dan evaluasi penyarapan anggaran di Kementerian, rata-rata serapan anggaran nasional baru 25,9 persen.

Sementara, serapan anggaran provinsi dan kabupaten/kota hanya 24,95 persen.

"Ada beberapa faktor keterlambatan serapan anggaran. Di antaranya, terlambatnya mengesahkan Ranperda APBD. Lalu, proses di unit layanan pengadaan (ULP) yang mengalami transisi," sebutnya.

Selain itu, kondisi ini juga akibat banyaknya pekerjaan atau banyaknya pihak ketiga yang menarik anggaran di triwulan IV, serta akibat kehati-hatian kepala daerah untuk menghindari jeratan hukum. "Namun, kita optimistis, penyerapan anggaran hingga triwulan III bisa mencapai 55 hingga 70 perseb. Pada triwulan keempat bisa mencapai 87 persen," ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman memastikan realisasi ABPD Riau tahun 2015, bisa mencapai angka di atas 70 persen. Sampai saat ini realisasi APBD Riau terus bergerak mencapai angka 25,53 persen. Perkembangan ini juga sudah disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla. Seiring dengan perkembangan itu, posisi realisasi APBD Riau yang semula berada pada peringkat 32, saat ini sudah berangsur naik ke posisi 22.

"Serapan kita tidak minim seperti apa yang dilaporkan. Jadi yang kita laporkan itu yang sudah ambil uang muka, sedangkan yang sudah tanda tangan kontrak dan belum ambil uang muka mencapai angka Rp2,1 triliun," terangnya.

Untuk realisasi APBD 2015, Pemprov Riau menargetkan bisa di atas realisasi tahun lalu atau sekitar 63 persen lebih. "Insya Allah akan terus memaksimalkan kalau tidak di atas tahun lalu ya bisa menyamakannya. Usaha kita untuk mempercepatnya setiap minggu dilakukan rapat dan dicek," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari Kemendagri yang menyebutkan jika realisasi APBD Riau terendah se-Indonesia dengan realisasi 13,3 persen.

 Padahal menurut Masperi saat ini realisasi APBD Riau sudah mencapai 25,53 persen.

Sedangkan angka 13,3 itu menurutnya merupakan laporan realisasi APBD Riau pada 31 Juni lalu, saat Mendagri Tjahjo Kumolo berkunjung ke Provinsi Riau. "Sekarang sudah berada di peringkat 22," terangnya.

Dijelaskan Masperi yang juga Ketua Tim Evaluasi Pengendalian Penyerapan Anggaran (Tepra), jika dibandingkan dengan realisasi APBN, Riau masih ketinggalan, karena saat ini realisasi APBN sudah mencapai 31,30 persen.

"Sebenarnya jika dilihat dari realisasi fisik Riau, kita lebih tinggi dibandingkan nasional, karena realisasi fisik Riau sudah mencapai 47 persen, sedangkan nasional baru 36 persen. Ini juga disebabkan karena banyak kontraktor belum mengambil uangnya," tutupnya. (nur, ant, rtc)