SIAK (HR)-Kawasan Industri Tanjung Buton kini telah masuk ke RPJM Nasional. Artinya, Pemerintah Pusat akan campur tangan untuk mensukseskan cita-cita Kabupaten Siak membesarkan areal industri dan dermaga ini.

Dengan demikian impian Siak menjadikan KITB sebagai Badan Usaha Milik Daerah penyumbang PAD mungkin cepat terwujud. Selama ini, Siak mengandalkan bagi hasil dari BUMD usaha minyak bumi, sementara keberadaan sumber minyak bumi kian lama makin menipis. Untuk itu dibutuhkan pos pendapatan pengganti. "Kawasan Industri Tanjung Buton sekarang sudah masuk ke RPJMD Nasional," kata Bupati Siak, Syamsuar.

Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten, Rabu (14/1) Bupati Siak didampingi sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat dengan Kementerian Perekonomian. Rapat yang berlangsung di Gedung Aa Maramis, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai upaya meningkatkan investasi di KITB.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Syamsuar di hadapan staf ahli Deputi Kemenko Bidang Perekonomian menjelaskan potensi unggulan daerah dan letak strategis KITB yang tidak jauh dari Selat Malaka.

Di samping mengembangkan potensi sumber daya alam, pembangunan pelabuhan dan kawasan Industri Tanjung Buton akan dimanfaatkan untuk pelabuhan. Nantinya KITB menjadi kawasan pelabuhan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera yang terdekat dari Singapura.

"Dari segi perencanaan kami sudah siapkan semuanya. Dari segi infrastruktur kami juga mengharapkan dukungan dari Pusat. Kami juga sudah mengusulkan jalan menuju Kawasan Industri menjadi jalan Nasional," ujar Bupati Syamsuar.

Beberapa ruas jalan yang ada menuju KITB sebenarnya sudah masuk dalam Perpres 32 Tahun 2011 tentang MP3EI. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Selain itu, Bupati Syamsuar juga menyampaikan kekecewaan belum beroperasinya PLTMG oleh PLN sebesar 25 Megawatt di Desa Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit.

"Kami tidak tahu mengapa sampai sekarang belum jalan, padahal gasnya sudah ada dan jaringan pun sudah selesai. Sudah banyak yang kami korbankan, namun sudah 3 tahun belum juga ada realisasinya dari PLN. Terus terang saya kecewa dengan sikap PLN ini. Sampai-sampai gas kita terbuang percuma, inikan merugikan kita," jelas Bupati.

Menanggapi hal tersebut Kasubbid Analisa Kebijakan Promosi Investasi Totok Hari Wibowo mengatakan pihaknya masih gamblang terkait pengembangan Kawasan Industri tersebut. Dirinya meminta surat resmi pengajuan permohonan dukungan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati dan rombongan juga membawa seorang investor untuk ikut dalam rapat tersebut. Dari pihak investor menginginkan  kejelasan dan kemudahan pengurusan dari pemerintah pusat. (adv/hms)