PEKANBARU (HR)-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Riau untuk menggesa realisasi APBD Riau tahun 2015, yang dinilai masih sangat rendah. Tidak hanya itu, Tjahjo juga menyarankan kepada pejabat yang kinerjanya dinilai tak maksimal alias jelek, agar dicopot saja.

Hal itu dilontarkannya usai rapat kerja bersama Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman dan jajarannya, di Gedung Daerah, Jumat (3/7).

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menyinggung rendahnya realisasi APBD Riau 2015, yang masih berkutat di angka 13 persen. Menurutnya, angka ini sangat rendah, sementara waktu yang tersisa bagi Pemprov Riau untuk memaksimalkan APBD, tinggal lima bulan lagi.

Sebagaimana diketahui, realisasi keuangan APBD Riau hingga saat ini masih di angka 13,16 persen, sedangkan untuk fisik masih diangka 36 persen.

"Penyerapan masih rendah, jangan menjadi alasan bagi satker untuk tidak menjalankan anggarannya. Waktu hanya tinggal lima bulan lagi, jadi harus digesa," tegasnya.

Tjahjo juga menegaskan kepada Plt Gubernur Riau, jika ada SKPD yang tidak bisa merealisaikan anggarannya, lebih baik dicopot dari jabatannya. Menurut Mendagri, tidak perlu harus menunggu dua tahun untuk mencopot pejabat yang tidak bisa bekerja. Cukup satu tahun evaluasi kinerja pejabat.

"Kalau tidak bisa memaksimalkam anggarannya, lebih baik dicopot saja. Tidak ada gunanya anggaran besar tapi penerapannya minim. Jangan menjadi alasan tercapai atau tidaknya anggaran, penegasan harus ada," tegas Mendagri.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menghimbau kepada Pemprov Riau untuk secara bersama-sama dengan DPRD membahas rencana anggaran. Jangan sampai ada perbedaan seperti di beberapa daerah lain, yang menyebabkan APBD tidak bisa berjalan dengan sempurna.

"Dibahas secara bersama, lalu ditandatangani secara bersama DPRD. Dalam perencanaannya harus berhati hati, karena area rawan korupsi ada pada perencanaan anggaran, bansos, hibah dan lainnya," ingatnya lagi.

Tak hanya itu, Mendagri juga secara terang-terangan menyorot kepemimpinan IPDN Rokan Hilir, Rizka Utama. Ia menilai, yang bersangkutan gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Apalagi terkait ditemukannya tindakan asusila di kampus pencetak calon pejabat tersebut. Karena itu, Mendagri menyatakan akan segera memecat yang bersangkutan, atau memindahkannya ke kampus IPDN yang lain.

Dalam kesempatan itu, Mendagri tidak merinci faktor apa saja yang membuat penilaian itu muncul. Namun menteri sempat menyatakan kekecewaannya atas prilaku oknum praja IPDN Rohil, terkiat temuan adanya tindakan asusila yang menimpa oknum praja di kampus itu.

"Saya mau pecat saya pindahkan, itu kewenangan saya. Kalau memang ada pelanggaran, kami tegas ya harus berenti. Dia kan nantinya calon PNS," ungkap Mendagri.

Mendagri juga menyentil soal ketidaknyamanan para IPDN yang belajar di sana termasuk para dosen, karena jauhnya jarak lokasi dari ibukota Pekanbaru serta sulitnya mendapatkan tempat rekreasi.

"Bayangkan, kan banyak dosen terbang dari Jakarta. Begitu sampai ke Pekanbaru harus menempuh jarak jauh, sampai ke sana sudah loyo," tambahnya lagi. ***