Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj sepi

SKPD tak Hargai DPRD Kota

SKPD tak Hargai DPRD Kota

pekanbaru(HR)- Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru sepi. Hal ini tak ayal membuat kesal anggota DPRD Kota Pekanbaru kesal, karena sudah tidak ada rasa saling menghargai antara DPRD Kota dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Rustam Panjai-tan, mengaku geram, karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diundang tak hadir dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LKPj), bahkan yang hadir dapat dihitung dengan jari.

"Mereka ini mitra kerja kita, seharusnya saling menghargailah, maka dari itu kita minta evaluasi dila-kukan oleh Walikota terhadap SKPD. Kinerja mereka ini sudah tak benar. Kami tak dihargai," kesal Rustam, Senin (15/6).

Dikatakan Rustam, meskipun rapat ini ditunda dan kembali digelar, namun perlu disikapi, rapat paripurna ini sudah dijadwalkan dan undangan telah dilayangkan
SKPD
ke SKPD untuk mende-ngar-kan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Tahun 2014. "Kita merasa miris ketika melihat sikap dari SKPD, ketika Wakil Walikota menghadiri rapat, SKPD minim dan mangkir. Kita nilai Wawako ini kurang dihormati jajarannya," sambung Rustam.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Pekanbaru, Da-pot Sinaga menyayangkan penundaan rapat terjadi. Ia menegaskan Walikota Pe-kanbaru perlu mengkoreksi SKPD.

"Jika keadaan begini terus, gimana program bisa jalan. Hal ini sangat kita sayangkan. Apalagi ini terkait dengan pertangung jawaban fraksi atau pandangan umum fraksi, karena yang akan mendengarkan pandangan umum fraksi ini SKPD. Namun mereka (SKPD, red) malah tak hadir," ungkap Dapot.

Begitu juga, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengaku tidak mengetahui penyebab jajarannya tak hadir dalam rapat."Saya tidak tahu, entah apa alasan mereka, namun yang jelas kita hadir. Kita juga tidak tahu, apakah diperintah wako atau tidak, harusnya mereka hadir, ini salah satu rapat penting,"kata Wawako usai menghadiri penundaan rapat tersebut.

Minta 3 SKPD Diganti
Setelah melanjutkan penundaan rapat paripurna, fraksi menilai kinerja Pemko buruk, karena meraih Wajar Dengan Pengeculian (WDP). Sesuai pandangan umum Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru merekomendasikan Walikota Pekanbaru Firdaus mengganti kepala SKPD terkait,  yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD).

Terutama yang berhubungan dengan pengelolaan aset, keuangan dan lainnya. Sebab, gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari hasil audit BPK itu, ada 3 SKPD yang tak menyelesaikan laporannya. PDI-P merekemondasikan 3 SKPD tersebut, harus diberi sanksi. Kalau perlu ganti kepala SKPD-nya, karena ini buruk bagi kinerja ke depannya," kata juru bicara Fraksi PDI-P Hotman Sitompul, saat menyampaikan pandangan umumnya.
Dilaporkan, buruknya pengelolaan tersebut, dibuktikan temuan 27 mobil dinas, laptop yang belum dikembalikan. Belum lagi masalah lainnya. Tidak hanya pengelolaan aset, mengenai pendapatan dari pajak juga tidak memenuhi target tahun 2014 lalu.

Dari target Rp340 miliar, hanya terealisasi Rp290 miliar. Pemberian insentif pada penerangan jalan umum dan reklame juga menjadi perhatian. Masalah ini harus diselesaikan yang lebih memprihatinkan mengenai retribusi. Dari target Rp167 miliar, hanya terealisasi Rp80 miliar.

Sementara pandangan Fraksi PAN dengan juru bicara Hj Yurni berharap, untuk memaksimalkan kinerja, antara para SKPD harus bersinergi. Fraksi-fraksi lainnya juga meminta hal yang sama, yakni meminta Pemko serius bekerja sesuai dengan tupoksinya.***