PEKANBARU (HR)-Realisasi proyek di lingkungan Pemprov Riau tahun 2015 diprediksi akan banyak terkendala. Bahkan cukup banyak kegiatan atau proyek yang harus ditunda karena terkendala masalah teknis dan administrasi.

Seperti diketahui, hingga triwulan II tahun 2015, realisasi APBD Riau 2015 masih minim. Menurut informasi, kondisi itu tak terlepas dari masalah klasik, yakni yakni masih banyak satuan kerja yang masih ragu-ragu menjalankan kegiatan di bidang mereka.

Akibatnya, sejauh ini hanya sedikit program yang masuk ke proses lelang. Seperti di Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, sejauh ini baru ada enam kegiatan yang masuk lelang. Sedangkan 54 kegiatan lagi dipastikan akan ditunda pengerjaannya.

Kondisi serupa juga terjadi di satker lain yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Bina Marga. Menurut informasi di Pemprov Riau, ada anggaran sekitar Rp878 miliar yang akan ditunda pengerjaannya.

Kondisi itu juga diakui Asisten II Setdaprov Riau, Masperi. Ketika dikonfirmasi Kamis (11/6), ia menuturkan sejauh ini memang ada sejumlah kendala dalam melaksanakan kegiatan. Masperi juga tak membantah informasi yang menyebutkan akan banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di APBD murni tahun ini.

Menurutnya selain karena tidak terkejar, kondisi ini juga disebabkan adanya benturan dalam sistem penganggaran. Yakni penganggaran antara kegiatan fisik dengan detail engineering design (DED) sama-sama dianggarkan, sehingga tidak bisa dijalankan di tahun yang sama.

"Fisik bersamaan dengan DED. Seharusnya DED dulu dikerjakan.Jadi tidak mungkin bisa dijalankan di tahun berjalan," terangnya.

 

Bukan Wewenang

Tidak hanya itu, Masperi menerangkan ada kegiatan yang tak mungkin dilakukan karena berbenturan dengan kewenangan. Di mana kewenangan yang seharusnya dijalankan pemerintah kabupaten/kota, malah dimasukkan dalam kegiatan Pemprov Riau. Misalnya pembangunan jalan desa yang seharusnya merupakan kewenangan Kabupaten.

"Kita salah kalau jalankan, makanya tidak dijalankan, ditunda dulu pengerjaannya," terangnya lagi.

Dalam hal ini, Masperi meminta kepada seluruh satker yang memiliki masalah seperti itu untuk melaporkan ke Bappeda Riau. Sehingga anggaran yang akan menjadi Silpa tersebut bisa dianggarkan di tahun anggaran selanjutnya.

"Jadi tahun ini akan dianggarkan untuk DED nya, kemudian tahun depan yang menjadi Silpa akan dibuat ke pembangunan fisik. Jadi kita tunggulah SKPD agar segera melaporkan," tutupnya. (nie)