Riaumandiri.co - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Mukhtarudin, menyoroti bahwa kemampuan berbahasa asing masih menjadi kendala besar bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja di luar negeri. 

Menurut Mukhtarudin, meskipun ada banyak negara yang menawarkan peluang kerja, seperti Inggris, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi, banyak calon pekerja migran Indonesia yang kesulitan karena kurangnya penguasaan bahasa asing. 

“Memang dari segi bahasa, khususnya pekerja migran kita itu kurang, terutama bahasa di negara-negara yang banyak lapangan pekerjaannya,” ujar Mukhtarudin saat meninjau job fair di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/11/2025) yang dikutip dari Kompas, (28/11/2025).

Mukhtarudin menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan bahasa asing di Indonesia. Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk SMK dan sekolah rakyat, mencakup pelajaran bahasa asing sebagai bagian dari mata pelajaran wajib. Ini penting untuk mempersiapkan generasi muda agar bisa bersaing di pasar kerja global.

Ia juga menekankan bahwa penguasaan bahasa asing dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, terutama dalam bidang pekerjaan profesional di luar negeri.

Salah satu perbandingan yang disorot oleh Mukhtarudin adalah persaingan antara Indonesia dan Filipina dalam pasar tenaga kerja internasional. Menurutnya, Indonesia kalah bersaing dengan Filipina dalam hal kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris. 

“Kekalahan kita dengan Filipina itu dari segi bahasa, mereka bahasa Inggrisnya bagus, sehingga banyak negara Timur Tengah seperti Dubai, Uni Emirat Arab, dan lain-lain pekerja migrannya dari Filipina, khususnya yang profesional,” jelas Mukhtarudin yang dikutip dari Kompas, (28/11/2025).

Lebih lanjut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar semua sekolah di Indonesia, termasuk sekolah rakyat dan SMK, mewajibkan pelajaran bahasa asing dalam kurikulumnya. 

“Makanya ke depan semua sekolah, seperti sekolah rakyat, SMK dan SMK, untuk mewajibkan belajar bahasa asing,” ujarnya yang dikutip dari Kompas, (28/11/2025).

“Tidak ada problem sebenarnya, hanya belum dijadikan kurikulum wajib, hanya jadi bahasa pendukung saja. Bapak Presiden mewajibkan pelajaran bahasa asing di Sekolah Rakyat, seperti bahasa Inggris,” bebernya yang dikutip dari Kompas, (28/11/2025).

Menurut Mukhtarudin, permintaan terhadap bahasa Mandarin, Jepang, dan bahasa asing lainnya semakin meningkat, sehingga diperlukan pelatihan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kalau bicara dunia global hari ini, bahasa sangat menentukan, tidak hanya kemampuan akademis tapi juga kemampuan berbahasa,” katanya yang dikutip dari Kompas, (28/11/2025).(MG/DHA)

Sumber : kompas.com

Editor : Nandra Piliang