RIAUMANDIRI.CO - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah melakukan reformasi komprehensif (menyeluruh) sektor perkilangan migas nasional.

Menurutnya, dalam rentang waktu yang berdekatan terjadi dua insiden kebakaran kilang, yaitu di Kilang TPPI Tuban pada 16 Oktober 2025 dan kebakaran di Kilang Dumai, tanggal 1 Oktober 2025. "Ini merupakan indikator lemahnya sistem operasional dan pengawasan kilang," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (17/10/2015).

Mulyanto menilai kebakaran kilang yang terjadi secara beruntun sangat aneh. Mengingat kilang merupakan salah satu objek vilal yang seharusnya memiliki sistem operasional, pengawasan dan keamanan yang super ketat.

TPPI Tuban yang dikelola PT Trans Pacific Petrochemical Indotama adalah areal kilang dan kompleks petrokimia yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur dan merupakan bagian dari Pertamina. TPPI mengolah kondensat dan nafta menjadi berbagai produk petrokimia. Serta menghasilkan produk bahan bakar seperti gasoline, LPG, dan light naphtha untuk kebutuhan domestik.

"Dua kebakaran kilang migas dalam dua minggu adalah alarm nasional. Ini bukan sekadar masalah teknis tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola kilang migas,” ujar Mulyanto.

Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 ini menilai infrastruktur kilang Indonesia sudah terlalu tua dan minim pengawasan. Sementara ketergantungan impor BBM terus meningkat.  Pada sisi lain produksi minyak nasional hanya sekitar 600 ribu barel per hari, padahal konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.

"Jika kilang dalam negeri terus bermasalah maka ketahanan energi nasional bisa runtuh,” tegas Sekretaris Kementerian Ristek era Presiden SBY ini.

Mulyanto menilai kasus TPPI Tuban memperlihatkan lemahnya sistem keselamatan dan komunikasi publik perusahaan. Warga panik tanpa ada peringatan dini sementara perusahaan berupaya menutupi skala insiden.

Karena itu, Mulyanto mendesak untuk dilakukan audit menyeluruh seluruh kilang tua seperti Dumai, Cilacap, Balongan dan TPPI.

Selain itu, Pemerintah harus semakin gencar melakukan percepatan proyek modernisasi kilang (RDMP) serta pembangunan kilang baru.  Terutama dengan dukungan bantuan pendanaan dari Danantara.

Perlu dipertimbangan oleh Pemerintah terkait gagasan pembentukan lembaga pengawasan risiko energi nasional yang independen untuk memperkuat Dewan Energi Nasional.

"Negara tidak boleh menunggu kilang berikutnya terbakar lagi baru bertindak. Ini soal keselamatan rakyat dan kedaulatan energi nasional,” pungkas Mulyanto. (*)