RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menekankan pentingnya sinkronisasi antara penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) dengan program-program pembangunan pemerintah pusat.

Menurut Amin, dana TKD seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan rutin, tetapi juga mampu mendorong pencapaian target-target nasional. Karena itu, ia mempertanyakan mekanisme yang dimiliki Kementerian Keuangan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah berjalan efektif.

“Bagaimana dana-dana transfer ke daerah itu penggunaannya bisa sinkron dengan program pusat. Kalau dikatakan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah bisa 100 persen, itu memang ideal, dan harapan kami memang seperti itu. Tapi pertanyaan kami, bagaimana mekanismenya memastikan hal itu benar-benar terjadi?” ujar Amin dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Amin mendorong agar Kementerian Keuangan menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi daerah, sesuai dengan kinerja mereka dalam mengelola dana transfer. Menurutnya, mekanisme reward and punishment bisa menjadi cara efektif untuk mendorong daerah lebih disiplin dalam menyelaraskan program dengan kebijakan pusat.

“Apakah Kementerian Keuangan nantinya punya mekanisme reward and punishment, misalnya daerah dengan kinerja baik diberi penghargaan, sementara yang tidak memenuhi target diberikan sanksi? Ini penting agar transfer ke daerah benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan nasional,” tegasnya. (*)