SELATPANJANG (HR) - Upaya membuat kota Selatpanjang semakin bersih dan tertata, asri sejuk dan sehat, Pemerintah Kabupaten  Kepulauan Meranti mendaftarkan ibukota Kepulauan Meranti itu ikut program Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun dari sejumlah penilaian Kepulauan Meranti masih menjadi juru kunci di Provinsi Riau atau berada di peringkat 12 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Riau.

Banyak penilaian yang membuat Kota Selatpanjang menjadi posisi buncit di Riau. Termasuk salah satunya kondisi pasar di kota itu belum tertata dengan baik.

Demkian ditegaskan Ketua Tim Penilai Adipura Provinsi Riau Selamat, saat sosialisasi program adipura digagas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kepulauan Meranti, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi tersebut diikuti sejumlah SKPD dan pemerintah kecamatan, kelurahan serta desa di wilayah Kecamatan Tebingtinggi.

“Pasar di Selatpanjang masih belum tertata dengan baik. Mulai dari kebersihan, juga dnegan fasilitas toilet yang belum tersedia,”katanya.

Menurutnya penataan terhadap pasar harus dilakukan. Karena pasar menjadi tempat umum.
“Jadi tidak hanya memungut retribusinya saja, tapi kebersihan dan fasilitas umumnya juga harus disediakan,” ungkapnya lagi.

Lebih jauh dijelaskannya ada sejumlah item yang akan membuat penilaian tinggi dalam program Adipura tersebut. Diantaranya membangun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang representatif, memiliki bank sampah dan fasilitas pengelolaan sampah skala kota.“Tiga poin tersebut memiliki penilaian tinggi.

Dan tidak adanya hutan kota juga menjadi pengurangan nilai tersendiri bagi Selatpanjang. “Tidak perlu luas, yang penting hutan kota harus ada,”ujarnya.

Kepala BLH Kepulauan Meranti, Drs H Irmansyah MSi mengaku, program Adipura tersebut bisa terlaksana dengan baik dengan dukungan dari sejumlah SKPD. Seperti Dinas Pasar, Dinas Kehutanan, Pertanian, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa sampai ke tingkat RW/RW.

Sehingga Adipura yang ditargetkan tidak hanya menjadi angan-angan saja, tapi dapat diraih.
Dijelaskannya, dari penilaian aspek kebersihan dan keindahan, hanya meraih 51 poin. Padahal poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat Adipura minimal 71 poin.

"Kedepan BLH akan terus mengkoordinasikan dan melakukan berbagai pembenahan dalam upaya perbaikan poin Adipura bersama Satker yang ada, “ujarnya. (ran)