JAKARTA (HR)-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mengakui selama ini selalu ditemukan kendala dalam pendistribusian gas elpiji ukuran 3 kilogram. Saat ini, pihaknya sedang mewacanakan untuk membuat kartu khusus, dalam pendistribusian bahan bakar pokok rumah tangga tersebut.

Diharapkan, dengan penerapan kartu itu, yang nantinya benar-benar berhak menerima elpiji 3 kilogram itu adalah masyarakat dari golongan kurang mampu. Namun untuk penerapannya, pemerintah masih butuh waktu. Butuh sosialisasi terlebih dahulu, sehingga ketika sistem itu diterapkan, masyarakat dapat berdaptasi.

"Akan selalu terjadi keributan soal elpiji kan. Nah kita lagi berbicarakan bagaimana solusinya," ujarnya, Minggu (31/5) di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta.

Dikatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Usulannya adalah memastikan hanya masyarakat kurang mampu yang dapat mengonsumsi elpiji 3 kilogram. Caranya melalui kartu khusus.

Kartu ini nantinya tidak hanya bisa digunakan untuk membeli elpiji 3 kilogram. Namun juga untuk pembelian pupuk dan lain sebagainya.
"Kita menggunakan platform, bagaimana satu disparitas harga satu ketika dihilangkan, adalah dengan cara subsidinya diberikan lewat kartu dan uang kartu itu dipakai untuk ke Puskesmas, beli gas dan beli pupuk. Jadi itu akan ke sana," terangnya lagi.

Ke depan, dimungkinkan masyarakat di luar lingkup kartu tersebut hanya bisa mengkonsumsi elpiji 12 kilo yang sudah tidak lagi disubsidi. Karena kembali pada esensinya, subsidi hanya untuk masyarakat tidak mampu.

"Dengan begitu harga pasar tidak ada perbedaan, tapi subsidinya jatuh bukan lewat Pertamina, tapi lewat orang. Orang itu mendapat cash dari pemerintah untuk menopang kekurangan," tambahnya lagi.
 

Butuh Waktu

Terkait penerapan kartu itu, pemerintah masih butuh sedikit waktu untuk mematangkan kebijakannya. Agar saat kebijakan dikeluarkan, masyarakat dapat segera beradaptasi.

"Elpiji tertutup itu adalah approach yang sedang juga coba terus. Tapi tadi bagaimana caranya hilangkan disparitas harga pada satu titik. Mungkin perlu waktu sedikit lagi. Tapi datanya sedang kita terus kaji supaya akurasinya lebih tepat," tambahnya.
 

Panam Jadi Sorotan

Sementara itu, perihal sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram tersebut, juga menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru. Khususnya untuk wilayah Panam, di mana harga gas subsidi itu bisa gila-gilaan, bahkan mencapai Rp35 ribu per tabung.

"Ya, Kecamatan Tampan jadi sorotan kita. Hal ini karena jumlah penduduk yang banyak serta pangkalan banyak yang bekerja sama dengan para pengusaha," ungkap Masirba Sulaiman, Sabtu akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan RT, RW dan Lurah setempat untuk memantau pergerakan dan pendistribusian elpiji bersubsidi itu kepada masyarakat.

"Mereka (pangkalan-red) harus mengutamakan masyarakat menegah ke bawah dulu, setelah itu baru IKM dan UKM, jika masih ada sisa baru boleh menjualnya ke pengecer. Tentunya dengan harga Rp16 ribu per tabung," tambahnya.

Jika mereka terbukti melanggar aturan dan menyelewengkan pendistribusian gas tersebut, maka Disperindag tidak segan-segan untuk melakukan pencabutan izin pangkalan.

Sementara itu, wacana Menteri ESDM di atas, juga sudah dikaji Disperindag Pekanbaru. Menurut Kadisperindag Pekanbaru, Drs Azwan MSi, Pemko Kota Pekanbaru, akan memberlakukan kartu khusus dalam  mendistribusikan  elpiji 3 kilogram ke masyarakat guna mengontrol pemasaran tepat sasaran.

"Ini kebijakan jangka panjang untuk menjaga distribusi elpiji tiga killogram tidak lagi  langka di Pekanbaru," ujarnya, Sabtu akhir pekan kemarin.

Azwan menuturkan, pihaknya bersama Disperindag Provinsi Riau serta Pertamina sudah menggelar rapat yang menyepakati pemberlakuan kebijakan kartu dalam distribusi elpiji bersubsidi. Hanya pelaksanaannya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena butuh waktu untuk mempersiapkan sistem dan perangkatnya di setiap pangkalan dan masyarakat.

Menurut Azwan, Pekanbaru dan kabupaten di Riau, harus mendata ulang berapa jumlah warga menengah ke bawah yang berhak mendapatkan kartu itu. Karena belakangan pengguna elpiji tabung melon ini bukan saja keluarga kurang mampu, akan tetapi rumah tangga yang seharusnya termasuk pengguna tabung 12 kilogram. Pihaknya berharap, kartu ini akan bisa direalisasikan secepatnya, agar tidak lagi terjadi kelangkaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat. (bbs, dtc, ant/grc/rtc/yuk)