Jakarta (HR)-FIFA memberikan sanksi untuk Indonesia yaitu larangan bertanding di turnamen internasional dan juga larangan mendapatkan bantuan dari FIFA dan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam bentuk dana bantuan, program, atau kursus, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA dituruti.

Surat sanksi FIFA ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan, dan juga oleh juru bicara FIFA melalui surat elektronik, dilansir dari CNN Indonesia.

"Jam satu siang waktu Zurich surat dikeluarkan oleh FIFA setelah adanya emergency meeting Komite Eksekutif FIFA," kata Erwin melalui sambungan telepon.

Dalam surat tersebut, FIFA memberikan empat syarat bagi Indonesia agar sanksi dicabut. Yakni Komite Eksekutif PSSI kembali mengatur sepak bola Indonesia secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Kedua, pengelolaan tim nasional diberikan kepada PSSI. Lalu, tanggung jawab seluruh kompetisi PSSI diberikan kepada otoritas PSSI dan bidang-bidang di bawahnya.

Terakhir, seluruh klub yang diberi lisensi PSSI sesuai dengan Peraturan Lisensi Klub PSSI harus bisa bertanding di kompetisi PSSI.

Meski demikian, sebagaimana dicantumkan dalam surat, tim nasional Indonesia masih boleh bermain di SEA Games 2015.

"Ada negosiasi dari utusan Indonesia di Zurich sehingga timnas bisa bermain di SEA Games dan juga kursus lisensi pelatih C-AFC yang akan segera diselenggarakan masih bisa diteruskan, karena telah disepakati sebelumnya," kata Erwin.

"Hanya dua itu saja yang masih bisa diizinkan."

Menurut Erwin, langkah yang diambil selanjutnya oleh PSSI akan menunggu sekembalinya La Nyalla Mattalitti dan Hinca Panjaitan dari Swiss.
"Yang bisa kami lakukan adalah mengetuk pintu hati Menpora," ujarnya.

 

Pemerintah Ambil Alih

Menanggapi hukuman yang dijatuhkan FIFA, bahwa badan sepakbola dunia itu sudah tidak lagi mengakui PSSI. Pemerintah akan mengambil alih proses dimulainya lagi pengelolaan sepakbola.

Demikian pandangan Sekretaris Menpora, Alfitra Salamm, menanggapi surat FIFA yang ditandatangani Sekjen Jerome Vaclke, yang menyebutkan bahwa PSSI diskorsing karena ada intervensi pemerintah, yang membekukan mereka pada 17 April lalu.

"PSSI 'kan sudah di-suspend, artinya sudah tidak ada lagi. Logikanya bagaimana. Jadi, pencabutan (SK pembekuan) itu sudah tidak perlu lagi, karena PSSI sudah di-suspend," ujar Alfitra lewat sambutan telepon, Sabtu (30/5)dilansir dari detiksport.

"(Selanjutnya) ya diambil alih dong, pemerintah tanggung jawab. Kalau sudah di-suspend, berarti PSSI tidak ada hubungan lagi dengan FIFA. Inilah momen kita untuk melakukan pembenahan dari nol: bentuk federasi baru, dan benahi dari nol," tambahnya.

Dalam surat FIFA tersebut disebutkan empat syarat supaya sanksi Indonesia bisa dicabut, yang intinya adalah pengelolaan PSSI dikembalikan kepada pengurus (tanpa menyebut nama-nama -- Red), alias tidak ada campur tangan pemerintah.

"Apakah nanti hasil (federasi bentukan pemerintah) tidak dianggap FIFA? Begini saja, kita benahi semua dari nol, buat organisasi yang moderen, jalankan kompetisi yang berkualitas. Jika sudah tapi betul, baru bangun komunikasi lagi dengan FIFA. Yang penting kita benahi internal dulu," simpulnya.

 

Kita Ingin Prestasi

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo angkat bicara soal sepakbola Indonesia. Menurut Presiden, hal yang patut ditegaskan saat ini adalah ambisi Indonesia untuk meraih prestasi di level internasional, bukan hanya tampil di turnamen internasional.

Indonesia sudah melewati tanggal deadline yang ditentukan FIFA terkait anggapan campur-tangan Pemerintah Indonesia terhadap aktivitas PSSI.
Mengenai hal itu dan ancaman sanksi yang ada di depan mata, Presiden memilih menjawab dengan menyebutkan data-data mengenai capaian yang didapat tim nasional Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir.

"Coba lihat dulu, selama 10 tahun prestasi kita apa. Kemudian kita lihat peringkat FIFA sejak 2012. Pada 2012 ada di 156, 2013 peringkat 161, 2014 peringkat 159, dan 2015 peringkat 159," tutur Presiden.

"Melihat permasalahannya harus lebih lebar. Kita ini hanya ingin ikut di ajang internasional atau berprestasi di ajang internasional?"
"Jika hanya ingin ikut ajang internasional namun selalu kalah, lalu kebanggaan kita ada dimana, itu yang saya ingin tanyakan," kata Presiden Jokowi.

"Kita selalu ikut ajang internasional namun selalu kalah. Yang kita lakukan adalah pembenahan total, pembenahan total daripada kita punya prestasi seperti ini terus sepanjang masa."

Lebih lanjut, pembenahan total inilah yang sedang diupayakan terjadi. "Pembenahan total artinya reformasi total. Pembenahan organisasi, sistem, manajemen. Di level inilah harus ada pembenahan karena saya lihat dari segi individu pemain sudah bagus," ucap Jokowi.

"Kalau pada akhirnya terjadi pembekuan, ya berarti memang harus ada pembenahan total, reformasi total, pembenahan manajemen dan sistem."

Namun Presiden sendiri kemudian menolak menjawab hal-hal teknis terkait sanksi FIFA dan tenggat waktu yang ada, dan isu pencabutan SK Pembekuan PSSI.

"Soal teknis, tanyakan ke Kemenpora. Semestinya PSSI dan Pemerintah bisa kerja sama dengan baik dan ini bukan intervensi karena kita semua ingin sepakbola kita jadi lebih.(bbc/dtc/yuk)