Kembali Raih Opini WTP
Bupati Siak H Syamsuar menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Riau, Widyamantoro, Kamis (28/5), Pekanbaru.
SIAK (HR)-Pemkab Siak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, Kamis (28/5), di auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Riau.
Penyerahan diberikan Kepala Perwakilan BOK Provinsi Riau, Widyamantoro kepada Bupati Siak Syamsuar dan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 di kemas dalam tiga buku. Buku pertama adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku kedua memuat atas sistem Pengendalian Intern dan Buku ke tiga adalah LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan.
Hasil Pemeriksaan atas Lapiran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014, LKPD Kabupaten Siak TA 2014 opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
Meskipun demikian BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan pertama, penyajuan piutang daerah belum berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kedua, pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Siak per 31 Desember 2014 belum memadai.
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD belum didukung dengan peraturan daeran dan terdapat kekurangan penerimaan dari pajak penerangan jalan (PPJ) PT Indah Kiat Pulp Paper pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bupati Siak dijumpai usai menerima penghargaan tersebut mengatakan keberhasilan mempertahankan Opini WTP yang keempat kali ini tentunya merupakan keberkahan atas kerja keras kami bersama DPRD dan SKPD.
"Terkait beberapa kelemahan tersebut akan segera dibenahi. Ke depan pengelolaan APBD berbasis akrual, untuk itu akan kita siapkan SDM-nya melalui pelatihan pelatihan," kata Bupati.(adv/humas)
Penyerahan diberikan Kepala Perwakilan BOK Provinsi Riau, Widyamantoro kepada Bupati Siak Syamsuar dan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 di kemas dalam tiga buku. Buku pertama adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku kedua memuat atas sistem Pengendalian Intern dan Buku ke tiga adalah LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan.
Hasil Pemeriksaan atas Lapiran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014, LKPD Kabupaten Siak TA 2014 opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
Meskipun demikian BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan pertama, penyajuan piutang daerah belum berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kedua, pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Siak per 31 Desember 2014 belum memadai.
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD belum didukung dengan peraturan daeran dan terdapat kekurangan penerimaan dari pajak penerangan jalan (PPJ) PT Indah Kiat Pulp Paper pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bupati Siak dijumpai usai menerima penghargaan tersebut mengatakan keberhasilan mempertahankan Opini WTP yang keempat kali ini tentunya merupakan keberkahan atas kerja keras kami bersama DPRD dan SKPD.
"Terkait beberapa kelemahan tersebut akan segera dibenahi. Ke depan pengelolaan APBD berbasis akrual, untuk itu akan kita siapkan SDM-nya melalui pelatihan pelatihan," kata Bupati.(adv/humas)
.jpeg)
.jpeg)
