RIAUMANDIRI.CO - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Sadarestuwati menyatakan kekhawatirannya terkait harga peralatan medis yang tinggi di Indonesia, yang berdampak terhadap biaya pelayanan rumah sakit (RS).

"Jadi, peralatan harus di upgrade. Ini tentunya akan berkaitan dengan kenaikan dari harga, biaya di rumah sakit. Maka, di sini pemerintah yang harus hadir," usai mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Columbia Asia Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/03/2024).

Pihak RS Columbia Asia menyebutkan harga peralatan medis di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Kalau di Malaysia, harga satu unit peralatan 250 juta, tapi di Indonesia bisa 450 juta, bahkan lebih.

"Mengapa harganya terlalu mahal karena pajaknya terlalu tinggi. Artinya apa, untuk menekan biaya ini tidak bisa. Disinilah pemerintah harus hadir," kata Sadarestuwati.

Sadarestuwati setuju pengenaan pajak tinggi untuk barang-barang memah, tetapi khusus peralatan medis yang digunakan untuk kepentingan publik harus diberikan perlakuan pajak yang lebih ringan.

"Kalau barang mewah sangat wajar, tetapi ini untuk melayani masyarakat yang harus diturunkan pajaknya, sehingga masyarakat bisa menikmati, tidak perlu masyarakat disubsidi, dikasih uang subsidi untuk lebih murah bagi untuk kalangan menengah ke atas," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menimbulkan ketakutan pada pasien. Rumah sakit seharusnya tidak mengambil keuntungan dari ketakutan pasien, melainkan memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Tetapi juga satu lagi, pelayanan harus bagus. Jangan dokter-dokter itu kemudian menakut-nakutin. Ini nanti umurnya tinggal sekian, ini nanti harus berobatnya begini. Jangan kemudian rumah sakit justru akan mengambil keuntungan, ketika ada ketakutan dari pasien," ujarnya.

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Timur VIII berharap agar dengan adanya kebijakan yang progresif dan kepedulian pemerintah, Indonesia dapat meraih kemajuan dalam sektor kesehatan yang sejajar dengan negara-negara lain di kawasan.

"Itu jangan sampai terjadi dengan begitu saya yakin jaminan kesehatan di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik. Kalau negara lain bisa membebaskan kesehatan, untuk Indonesia sendiri saya yakin pasti bisa kalau pemerintah niat dan mau untuk membuat kebijakan yang pro dengan rakyat," pungkasnya. (*)