RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus tindakan represif aparat gabungan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu lalu.

Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau tersebut telah menjadi isu nasional.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku telah melihat video-video peristiwa tersebut. Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa BP Batam beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran. Mengetahui kabar tersebut warga berkumpul.

Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan.

Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.

"Secara prinsip harusnnya kita hindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman, di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Atas fakta yang terjadi di lapangan itu, Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya dengan Komisi III akan mendalami kasus tindakan represif aparat gabungan tersebut.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polri. Kami sedang menunggu informasi terbaru dari mereka," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa di Pulau Rempang yang sudah dihuni masyarakat adat sejak tahun 1834. Di pulau itu akan dibangun proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Masyarakat menolak kehadiran proyek tersebut. (*)