Gus Imin Minta Pemerintah Fokus Benahi Ketahanan Pangan Dalam Negeri

Gus Imin Minta Pemerintah Fokus Benahi Ketahanan Pangan Dalam Negeri

RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah dan stakeholder pertanian Indonesia untuk fokus kolaborasi ketahanan pangan di dalam negeri.

Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Gus Imin itu menanggapi pertemuan Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Rusia, India dan Kanada.

“Kolaborasi dengan ASEAN dan negara lain soal ketahanan pangan itu perlu, tetapi saya kira dengan kondisi saat ini seharusnya kita fokus kolaborasi di dalam negeri dulu, perkuat dulu ketahanan pangan kita dari hulu sampai hilir,” kata Gus Imin di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, pemerintah seharusnya mengedepankan pembenahan manajemen ketahanan pangan nasional sebelum menjalin kolaborasi dengan ASEAN maupun negara lain.

Pasalnya, urai Gus Imin, negara lain juga pasti akan mempertahankan ketahanan pangan dalam negeri ketika mereka dihadapkan pada ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem, misalnya akibat fenomena El Nino.

“Seharusnya dibenahi dulu di dalam negeri, pastikan ketahanan pangan kita betul-betul terealisasi. Kenapa? Ya karena negara lain juga pasti mikir-mikir menyuplai pangan ke kita ketika dihadapkan cuaca ekstrem, kekeringan karena El Nino misalnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Gus Imin mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

Ia menyatakan komitmen itu bisa terealisasi dengan baik apabila setiap kementerian dan lembaga terkait bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Pak Jokowi berulang kali menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan produksi dan menjamin ketercukupan pangan dalam negeri, ini yang harus dipegang oleh setiap kementerian dan lembaga. Semua perlu berjalan beriringan agar ketahanan pangan kita betul-betul terealisasi," tukasnya. (*)



Tags DPR RI