Inflasi Nasional 5,51 Persen, Riau Berapa?

Inflasi Nasional 5,51 Persen, Riau Berapa?

RIAUMANDIRI.CO - Edy Natar Nasution mewakili Pemerintah Provinsi Riau mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara rutin yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/1/2023). Rapat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar setiap daerah bisa mengendalikan inflasi masing-masing.  

Rakor pengendalian inflasi ini diselenggarakan rutin setiap minggunya untuk memantau kondisi perkembangan harga bahan pokok, dan kondisi inflasi yang ada di setiap daerah.

“Masalah inflasi, saya kira sudah menjadi atensi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, saat ini di Indonesia angka pertumbuhan cukup bagus di atas 5 persen atau berada pada angka 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun 2022," jelas Mendagri.

Kemudian ia menerangkan, selain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka inflasi di Indonesia juga relatif terjaga yakni berada pada angka 5,51 persen.

Ini adalah prestasi yang cukup bagus, kata Tito, sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa, serta masyarakat bisa beraktivitas karena Covid-19 terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh.

Mendagri meminta situasi COVID-19 yang terkendali, pertumbuhan ekonomi meningkat dan inflasi terjaga tersebut dapat dijaga, sehingga semua pihak tidak boleh lengah dan harus melakukan evaluasi untuk mengendalikan inflasi.

"Ini harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023. Presiden menugaskan sejumlah kementerian/lembaga untuk bisa mengendalikan Covid-19 di daerah, mulai dari Kemendagri dan kemudian Polri, TNI, Kejaksaan, Badan Pangan, Badan Pusat Statistik, Menteri Pertanian, dan lainnya, serta stakeholder lain," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Mendagri, dalam berbagai kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir, Presiden menekankan akan berbagai semua pihak melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi.

Ia menginginkan, dicabutnya kebijakan PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor ekonomi yang stagnan selama ini kemudian diharapkan dapat berjalan.

"Selama dua tahun ini inflasi relatif terkendali, berkat kerja sama semua dari pusat dan daerah dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua pihak untuk waspada terhadap masalah inflasi. Karena banyak masalah mulai dari pola suplai demand, yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai,” ungkapnya.

“Di samping itu juga terjadi destruksi akibat geopolitik terutama perang ketegangan antarbeberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi suplai. Banyak negara sudah terdampak inflasi dan ini kita harus betul-betul menjadi isu penting, karena ini menyangkut harga barang dan jasa dan ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok rakyat,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau dinilai sukses dalam menekan angka inflasi pada 2022 yang lalu. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Riau Syamsuar menjadi salah satu kepala daerah yang menyampaikan perkembangan kasus dan kiat-kiat mengendalikan inflasi di daerah dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri secara virtual, Senin (9/1) lalu.

Saat itu Gubri menjelaskan persoalan dan apa yang sudah dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah. Tidak seperti biasanya, Kemendagri biasanya meminta yang menyampaikan kondisi inflasi di daerah adalah daerah yang kasus inflasinya tinggi dan yang paling rendah.

“Jadi Riau tidak termasuk dua kategori itu, sebagai daerah dengan kondisi inflasi yang tinggi itu bukan Riau, tapi Sumatera Barat dengan angka 7,89, sedangkan Riau berada pada angka 6,81. Namun Riau juga bukan termasuk kategori inflasi yang rendah,” ujar Gubri.



Tags Ekonomi