RIAUMAMDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga mengkritik hasil survei pasangan capres dan cawapres yang dirilis Citra Network Nasional (CNN).

Hasil surveinya itu yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Muldoko (30,2%), unggul atas Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (22,2%), Puan Maharani-Ganjar Pranowo (21,2%), dan Anies Baswedan-Agus Hatimurti Yudjoyono (12,6%).

"Temuan itu tentu sangat mengejutkan karena sangat berbeda dengan temuan dari lembaga survei lainnya. Hasil lembaga survei yang kredibel umumnya menempatkan elektabilitas Airlangga dan Moeldoko pada peringkat terendah," kata Jamil kepada media ini, Rabu (18/1/2023).

Elektabilitas Airlangga dan Moeldoko bahkan masih jauh dibawah AHY. Level elektabilitas Airlangga dan Moeldoko masih setara dengan Puan Maharani. Karena itu, hasil survei tersebut layak diragukan.

Menurut Jamil, Hasil survei itu bisa disebabkan dua hal. Pertama, kesalahan metodologi, khususnya dalam menetapkan sampel dan alat ukur (instrument) yang digunakan. Kesalahan itu akan menyebabkan hasil penelitian menjadi invalid.

Kedua, kesalahan dari peneliti. Kesalahan ini bisa disengaja dan tidak disengaja. Kalau kesalahan tidak disengaja tentu dapat dimaafkan. Sebab, bisa saja keterbatasan pengetahuan si peneliti tentang metode survei.

Namun bila disengaja, maka jelas ada upaya manipulasi data untuk mengerek elektabilitas seseorang. Lembaga survei seperti ini jelas memanfaatkan hasil riset untuk membentuk dan menggiring pendapat umum.

"Karena datanya invalid maka pendapat umum yang dibentuk tentulah menyesatkan. Pendapat umum seperti ini disebut pendapat umum palsu," kata Jamil.

Lembaga survei seperti itu kata Jamil, sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan.

"Jadi, sudah saatnya dilakukan penertiban terhadap lembaga survei. Jangan sampai mereka berlindung di lembaga survei, tapi sebenarnya mereka melaksanakan peran tim sukses pemenangan kandidat atau partai tertentu," tegas Jamil.

Orang-orang berkedok seperti itu harus sudah diakhiri. Mereka sudah merusak tatanan demokrasi dengan berkedok hasil survei. "Masalahnya, siapa yang bisa menindak lembaga survei seperti itu?" tanya pengajar Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul itu. (*)