RIAUMANDIRI.CO - Anggota DPD RI penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harha bahan bakar minyak (BBM) banyak tidak tepat sasaran.

Demikian laporan penyerapan aspirasi dari anggota DPD RI selama di daerah, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin, Rabu (2/11/2022).

Sebagian anggota DPD RI menerima aspirasi bahwa penyaluran BLT di daerah tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin justru tidak memperoleh BLT BBM tersebut.

Seperti yang terjadi di Sumedang, anggota DPD RI dari Jawa Barat Eni Sumarni menjelaskan bahwa daerah tersebut banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh BLT BBM. Dirinya menilai, keberadaan BLT BBM pun tidak efektif dalam mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM.

"Masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkannya. Seperti di Kabupaten Sumedang banyak yang tidak mendapat bantuan BLT BBM dan menjadi konflik, karena masyarakat dengan status miskin ekstrem tidak mendapat bantuan," jelasnya.

Anggota DPD RI dari Aceh Fadhil Rahmi pun mendesak agar dilakukan perbaikan dalam hal penyaluran BLT BBM. Hal ini diperlukan karena sejak kenaikan BBM, terutama BBM subisidi, banyak masyarakat di daerah yang terdampak, salah satunya di Aceh.

"Subsidi BLT BBM harus benar-benar terdistribusi dengan baik kepada masyarakat agar mereka tidak terbebani dengan adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah," imbuhnya. (*)