RIAUMANDIRI.CO - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap adanya penambahan prioritas anggaran kesehatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun 2023.

Sebab, anggaran kesehatan ini salah satu kebijakan yang paling dirasakan masyarakat manfaatnya. Untuk itu perlu tambahan angggaran program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Saat ini banyak masyarakat yang kurang mampu tidak bisa berobat, maka dari itu anggaran untuk pelayanan kesehatan ini wajib ditambah oleh pemerintah. Terutama penambahan anggaran untuk KIS dan BPJS," sebut Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri, Rabu (28/9).

Penambahan dirasa perlu lantaran masih banyak masyarakat yang belum tercover oleh anggaran kesehatan tahun sebelumnya.

"Kendalanya, masyarakat sekarang itu tidak bisa mendaftar lagi karena kuotanya habis dan informasi yang saya terima itu anggaran KIS itu kurangnya Rp11 Miliar. Jadi Pemko harus menambah anggaran untuk program JKN-KIS agar masyarakat bisa berobat. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban masyarakat," ulasnya.

Aidil mengaku siap mengakomodasi penambahan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dalam APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023.

"Demi kepentingan masyarakat, tentu kami akan kawal anggaran ini karena sulitnya masyarakat kurang mampu untuk berobat. Selama ini anggaran kesehatan untuk masyarakat itu sangat kurang," tegasnya.

Politisi Demokrat ini berharap Pemko Pekanbaru bisa mengutamakan anggaran KIS ini agar bisa segera tersedia di APBD Perubahan 2022.

"Pastinya, kita siap mensupport anggaran kesehatan karena ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ditambah lagi, banyak masyarakat yang tidak kebagian anggaran KIS," pungkasnya.(Mal

Sumber : Haluanriau.co

Editor : Nurul Atia