RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga sangat menyesalkan pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan orang luar Jawa jangan mimpi jadi presiden.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), kata Jamil, tidak seharusnya ia menyatakan hal tersebut.

"Sebab, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundangan yang paling rendah tidak ada yang mengatur hal itu," tegas Jamil kepada media ini, Jumat (23/9/2022).

Karena itu, menurut Jamil, pernyataan Luhut itu dapat menjadi pembenaran bagi kelompok tertentu yang memang dari dulu menginginkan orang Jawa yang harus jadi presiden di Indonesia.

"Bahkan ada kelompok yang beranggapan Indonesia harus dipimpin secara bergantian orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menilai Jawa Tengah mewakili Mataram dan Jawa Timur diwakili Majapahit," kata Jamil.

Bahkan saat jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir, sudah terdengar penggantinya akan dari Jawa Tengah. Ketepatan pengganti SBY berasal dari Solo, Jawa Tengah, yaitu Joko Widodo (Jokowi).

"Pola pikir itu seharusnya dikikis karena memang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Bahkan hal itu bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika," tegas Jamil.

Sebagai pemimpin, jelas Jamil, Luhut seyogyanya tidak mengangkat hal itu ke publik. Sebab, hal itu dapat menyuburkan etnosentrisme di Indonesia.

"Kalau etnosentrisme menguat di Indonesia, tentu akan melanggengkan seolah-olah hanya orang Jawa yang berhak menjadi presiden. Hal itu justru akan menguatkan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI," ujarnya.

Jadi, kata Jamil, Luhut seharusnya lebih bijak dalam melontarkan pendapatnya. Hal-hal yang berpeluang menggoyahkan keutuhan NKRI dan tak sesuai dengan perundang-undangan seyogyanya tak perlu diwacanakan ke publik. (*)