PASIR PENGARAIAN (HR)-Untuk menghindari terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, Bupati Achmad mengusulkan setiap desa memiliki satu orang PNS jurusan akuntansi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengusulkan  Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN RB RI agar tahun 2015 ini dilakukan pengangkatan CPNS jurusan akuntansi.

Dijelaskan Bupati Achmad, sebenarnya kabupaten/kota tidak merasa risau dalam penggunaan dana desa itu.Tapi yang dikhawatirkan pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah desa itu sendiri.

“Bilamana dana Rp1 miliar dikucurkan Pusat untuk setiap desa, maka dikhawatirkan akan muncul persoalan nantinya, dalam tata pengelolaan keuangan desa. Kita dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2015, telah menyampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan RI Prof Mardiasmo, agar satu desa diangkat satu orang CPNS jurusan akuntansi,” ungkap Bupati Achmad, Sabtu (25/4).

Menurutnya, PNS jurusan akuntansi itu nantinya yang mengelola keuangan dana desa. Karena tak mungkin Kades mengelolanya.

"Kita khawatir kades beserta dan perangkatnya bisa berjamaah masuk penjara, gara-gara uang (dana desa). Dulunya sebelum ada uang, tak ada masalah. Dengan adanya kucuran dana APBN untuk desa menjadi masalah,” ujarnya.

Orang nomor satu Rohul itu mengaku, usulan satu PNS jurusan akutansi di setiap desa khusunya desa yang menerima bantuan dana APBN, mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Riau saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi beberapa waktu lalu.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Rohul tahun ini akan menerima pengangkatan CPNS, karena selama lima tahun tidak membuka penerimaan CPNS.

“Rokan Hulu sudah usulkan formasi CPNS jurusan akuntansi untuk seluruh desa ke Menpan RB RI dan berharap dapat direaliasikan. Sehingga pengelolaan dalam penggunaan dana desa itu sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Bupati dua periode itu mengaku optimis, bila setiap desa ditempatkan satu PNS jurusan akuntansi, maka dana desa yang dikucurkan Pusat, bisa terselamatkan dalam hal tata pengelolaan keuangan daerah.(adv/humas)