JAKARTA (HR)-Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar pada 12-13 Januari 2016 menghasilkan beberapa rencana kerja. Salah satunya, mengokohkan peran Koalisi Merah Putih (KMP) di legislatif.
"Kami ingin mengokohkan peran KMP, guna menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang bersih dan produktif, sebagai penyambung suara rakyat," ujar Presiden PKS Sohibul Iman, seusai penutupan Rakornas, di Depok, Jawa Barat.
Sohibul mengatakan, PKS akan memperjuangkan paket undang-undang yang mengokohkan transformasi struktural perekomomian Indonesia, yang memastikan pertumbuhan ekomomi berkualitas dan menurunkan gini ratio.
PKS juga akan mengusulkan paket undang-undang yang menghadirkan demokrasi substansial yang mudah, murah dan menjamin mandat rakyat terlaksana.
Ia mencontohkan, pembatasan dana kampanye dalam Undang-Undang Pilkada dan mengedepankan edukasi politik dengan menekan praktik politik uang.
Adapun, terkait Undang-Undang Desa yang pernah disahkan DPR, PKS akan mendorong pencairan dana desa dilakukan sesuai jadwal dengan jumlah anggaran yang semestinya.
Hal itu dinilai akan mendorong pembangunan desa dan menaikan kesejahteraan rakyat.
"PKS akan mengadvokasi desa agar berdaya, mandiri dan kuat secara sosial, serta memiliki kekuatan religius," kata Sohibul.(kcm/dar)