Pemkab Rekrut 19 Pendamping Desa Provinsi

Selasa, 20 Januari 2015 - 09:59 WIB
foto bersama Bupati H Herliyan Saleh berfoto bersama warga ketika meninjau jembatan Anak Sungai Kembung (Sungai Kembung Dalam) di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis, Senin (19/1).

BENGKALIS (HR)–Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merekrut 19 pendamping Desa Pemprov Riau menjadi pendamping desa Kabupaten Bengkalis. Kebijakan itu dilakukan menyusul tidak diperpanjangnya SK mereka oleh provinsi, sementara selama ini mereka bertugas di Kabupateen Bengkalis.

“Sebanyak 19 pendamping desa yang sebelumnya merupakan pendamping desa provinsi tersebut kita SK-kan menjadi pendamping desa bidang ekonomi di Kabupaten Bengkalis,” ujar Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis, H Ismail pada acara penyerahan SK pendamping desa di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (19/1).

Secara keseluruhan, sam
bung Ismail, ada 222 pendamping desa yang menerima SK dengan rincian, 129 pendamping desa bidang ekonomi dan 93 pendamping desa bidang pembangunan. “Mereka yang kita berikan SK pada hari ini sudah melalui evaluasi berdasarkan tugas dan amanah yang diberikan,” ujar Ismail seraya menambahkan kalau SK para pendaming desa itu sudah ditandatangani oleh Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh pada tanggal 8 Januari 2015.

Acara penyerahan SK para pendamping desa tersebut secara simbolis diberikan oleh Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh dan disaksikan Sekretaris Daerah, H Burhanuddin. Dari 222 PD, menurut Ismail ada 10 orang PD yang pada saat penyerahan SK tersebut tidak hadir, karena sakit dan halangan lain yang diperbolehkan.

Berdasarkan evaluasi tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, kata Ismail, ditemukan adanya kelemahan pelaksaan program pendampingan desa, terutama dari ruang lingkup tugas para pendamping desa. Seperti pendamping desa bidang ekonomi misalnya, menurut mantan Kadis Perindag ini. Hanya fokus pada program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP). Semestinya, dalam pelaksanaan di lapangan, para PD perlu juga melakukan pendampingan terhadap aktifitas masyarakat yang tidak secara langsung berhubungan dengan akses permodalan.

 “Sebagai contoh, masyarakat yang bergerak di bidang pertanian maka perlu dilihat apakah mereka butuh permodalan untuk mengembangkan pertaniannya. Jadi dalam hal ini, pendamping desa bidang ekonomi harus jeli,” kata Ismail.

Dengan evaluasi yang dilakukan itu, Ismail mengatakan, mulai tahun ini dilakukan berbagai perbaikan sehingga diharapkan tugas-tugas pendampingan desa, baik pendamping desa bidang ekonomi maupun pendamping desa bidang pembangunan bisa lebih optimal. (man)

Editor:

Terkini

Terpopuler