Riaumandiri.co - Pemkab Pelalawan menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penyusutan signifikan hingga mencapai Rp277 miliar.
Dampak langsung dari kebijakan ini membuat nilai APBD Kabupaten Pelalawan turun dari sekitar Rp 1,9 triliun menjadi hanya sekitar Rp 1,3 triliun.
Meskipun demikian, Bupati Pelalawan Zukri menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak akan menghentikan jalannya program prioritas yang telah direncanakan. Dengan semangat optimisme, ia menyatakan komitmennya agar pembangunan di “Negeri Amanah” tetap berlanjut sesuai visi misi daerah.
“Ya, kemungkinan APBD kita mengalami pengurangan, diprediksikan menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Saat ini dana transfer dari pusat untuk Kabupaten Pelalawan tahun 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp 277 miliar. Tapi dengan kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi Pemda Pelalawan,” ujar Zukri, Selasa (11/11).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zukri menegaskan bahwa program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Di antaranya program berobat gratis, bantuan anak yatim, serta insentif bagi imam masjid dan gharim akan terus dijalankan. Menurutnya, keberlanjutan program sosial tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pelalawan.
“Program yang menyentuh masyarakat tidak boleh berhenti. Kita akan efisiensi di pos-pos anggaran yang kurang bermanfaat, kemudian mengalihkannya ke dinas yang menangani kegiatan pembangunan prioritas,” terang Zukri.
Selain sektor sosial, Pemkab Pelalawan juga akan fokus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Bupati Zukri berencana melakukan efisiensi struktural dan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Pelalawan.
“Kita akan merangkul perusahaan yang beroperasi di daerah ini agar ikut serta membangun Pelalawan. Disamping itu, kita juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian fiskal daerah bisa terwujud,” tambahnya.
Pemkab Pelalawan kini tengah menyusun langkah strategis untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor, di antaranya pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan potensi sumber daya alam daerah.
Langkah ini dinilai penting agar pembangunan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan PAD yang kuat, kita bisa lebih leluasa menentukan arah pembangunan daerah. Ini saatnya kita berdikari secara fiskal dan tidak selalu menunggu bantuan pusat,” kata Zukri penuh optimisme.
Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menunjukkan bahwa penurunan TKD bukan hanya dialami Kabupaten Pelalawan, melainkan juga oleh hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.
FITRA mencatat bahwa pada tahun 2026, pendapatan daerah di Riau diperkirakan menurun rata-rata 20 hingga 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan pusat dalam efisiensi belanja negara serta penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan sawit.
Dalam konteks ini, langkah Pemkab Pelalawan untuk memperkuat PAD dan efisiensi belanja dianggap sebagai keputusan yang tepat. FITRA juga merekomendasikan agar daerah mengutamakan belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik serta menekan kegiatan seremonial yang tidak produktif.
Bupati Zukri juga menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Ia mengajak seluruh elemen di Pelalawan untuk bersama-sama menjaga semangat membangun dengan moto daerah “Tuah Negeri Seiya Sekata.”
“Penyusutan TKD bukan alasan untuk berhenti. Kita harus tetap merealisasikan pembangunan, meski sedikit terhambat karena keterbatasan anggaran. Saya mengajak masyarakat, tokoh daerah, dan perusahaan untuk bersama-sama mewujudkan impian membangun Pelalawan yang lebih maju,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam APBN 2026, pemerintah pusat memangkas sebagian alokasi TKD untuk menekan defisit fiskal nasional.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang berdampak pada sejumlah daerah penghasil, termasuk Pelalawan yang memiliki basis ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri energi.
Meski ruang fiskal semakin sempit, Pemkab Pelalawan tetap menargetkan realisasi pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Fokus utama tetap diarahkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan efisiensi, Pemkab Pelalawan optimistis dapat menghadapi tekanan fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan menuju daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera.