RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

"Apalagi kalau alasan penyesuaian tarif listrik tersebut karena kenaikan harga migas internasional," kata Mulyanto kepada media ini, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Mulyanto, logika untuk menaikkan tarif listrik sebagai akibat kenaikan harga migas global  kurang kuat. Karena masalah ini tidak seberapa berpengaruh terhadap biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN. Kontribusi sumber energi BBM untuk pembangkit listrik PLN secara nasional sangat kecil.

"Kontribusi sumber energi primer pada pembangkit listrik PLN secara nasional terutama adalah dari batu bara dan gas dengan total kontribusi sebesar 84 persen, dimana masing-masing 66 persen dari batu bara dan 18 persen dari gas," kata ahli nuklir itu.

Sementara kontribusi dari air dan panas bumi sebesar 13 persen. Kontribusi dari sumber BBM pada pembangkit listrik PLN hanyalah sebesar 4 persen. Jumlah yang sedikit, terutama ada di Indonesia bagian timur.

"Di sisi lain harga batu bara dan gas untuk pembangkit listrik dipatok tetap melalui regulasi DMO (domestic market obligation), di mana harga masing-masing USD 70 per ton untuk batu bara dan USD 6 per MMBTU untuk gas. Tidak ada kenaikan harga batubara dan gas untuk PLN," kata Mulyanto.

Kalau ingin mendorong kinerja PLN, yang penting dilakukan pemerintah justru adalah dengan membayar tunggakan dana kompensasi listrik. Untuk tahun 2021 tunggakan dana kompensasi listrik Pemerintah sebesar Rp24,6 triliun.

Kemudian melakukan moratorium pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan program dedieselisasi.  Karena pembangkit listrik berbasis BBM ini bukan hanya mahal, namun juga “kotor”.  Di dalam draft RUU EBT mutakhir dedieselisasi harus tuntas dilakukan Pemerintah sampai tahun 2024.

"Namun sayang, praktiknya masih kontradiktif. Karena baru saja kemarin (Jum’at), PLN meresmikan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia yang diberi nama Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara-1 berkapasitas 60 MW, yang berbahan bakar fosil.  Ini yang harus kita evaluasi terus," katanya. (*)