RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai estimasi anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan dengan biaya Pemilu 2019.

"Kami sangat memahami bahwa demokrasi elektoral memiliki konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang serba tidak menentu dan angka inflasi yang terus meningkat seperti sekarang ini," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (13/04).

Di era digital, menurut Sultan, mestinya anggaran kontestasi pemilu bisa ditekan secara signifikan. Namun sayangnya pelaksana pemilu ini belum bersedia untuk bertransformasi, setidaknya secara bertahap.

"Sehingga angka estimasi kebutuhan anggaran pemilu yang diajukan KPU dan Bawaslu, rasanya sangat mengejutkan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 hanya Rp25 triliun. Maka penting bagi pelaksana Pemilu untuk menghitungnya kembali  dengan mendorong manajemen pemilu yang efektif dan efisien," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Meski demikian, Sultan sangat mendukung setiap upaya pelaksana pemilu dalam menekan potensi kecurangan dan gangguan sistem saat pemilu. Pemilu yang bersih, jujur dan adil harus menjadi prinsip utama dalam kontestasi demokrasi Indonesia ke depannya.

"Pelaksanaan demokrasi prosedural Indonesia yang berbiaya mahal harus diimbangi dengan sistem ketatanegaraan yang memungkinkan demokrasi bisa diterjemahkan secara substansial, inklusif dan proporsional oleh semua lembaga politik yang ada. Demokrasi tidak bisa diguide oleh hanya sedikit elit politik dari satu lembaga politik," tutupnya.