Rencana Kenaikan Harga Pertamax, Mulyanto: Pemerintah Tak Konsisten

Rencana Kenaikan Harga Pertamax, Mulyanto: Pemerintah Tak Konsisten

RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto tidak setuju pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

"Komisi VII sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga Pertamax ini. Pernah dalam FGD diangkat Pertamina soal ini, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir," ungkap Mulyanto kepada media ini, Kamis (31/3/2022).

Mulyanto minta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri.

"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik," kata Mulyanto.

Dia mencontohkan, pada awal-awal pandemi, saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. 

"Sekarang, pada saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," kata Mulyanto.

Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, mana yg BBM khusus penugasan dan mana BBM bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah. 

Ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair.

"Selain itu, sudah seharusnya pula kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19. Kalau dalam istilah Ibu Menkeu, agar tidak menimbulkan market shock," kata Mulyanto.


Selain itu, kata Mulyanto, kenaikan harga Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite.  Karena selisih harga yg cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut. 

"Seharusnya pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar Rp100 triliun rupiah.  Ini cara yg elegan untuk menyehatkan Pertamina," imbau Mulyanto.



Tags BBM