RIAUMANDIRI.CO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap rencana pelelangan terhadap reklame yang disinyalir tidak memiliki izin tidak dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melainkan dengan memotong semua reklame tersebut.

"Bapenda Kota Pekanbaru jangan lelang saja, potong saja," tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, Senin (7/3/2022).

Ia mengungkapkan, sebelumnya pernah  direncanakan hal yang serupa. Namun, tidak terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dan dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

"Tak pernah terealisasi, kalau begini terus ini merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita," sambung Fathullah.

Politisi Gerindra heran dengan Pemko Pekanbaru, bertanya-tanya kenapa bisa sebanyak itu tiang reklame yang terkategori tidak berizin dan membayar pajak.

"Siapapun yang 'backup', siapapun yang punya kalau tidak ada izin potong semuanya. Walau sekalipun Wali Kota yang punya, potong saja," kecamnya.

Ia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengikuti apa yang disarankannya.

"Pokok cepat terealisasi, cepat di pangkas. Kalau tidak dipangkas itu merugikan kita," katanya mengakhiri

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana akan melakukan penertiban terhadap reklame yang disinyalir tidak memiliki izin, penertiban itu dengan cara dilelang kembali

Rencana ini dilakukan Pemko Pekanbaru setelah melakukan rapat internal. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin ditunjuk sebagai ketua penertibannya.

Dari hasil pendataan, di Kota Pekanbaru terdapat empat kategori papan reklame, diantaranya pertama adalah tiang reklame yang memiliki izin dan membayar pajak. Kedua, tiang reklame yang memiliki izin dan tidak bayar pajak.

Ketiga, tiang reklame tidak memiliki izin dan membayar pajak. Keempat tidak berizin dan tidak bayar pajak. Pemko Pekanbaru hanya menertibkan papan reklame kategori ke empat, jumlahnya sebanyak 126 reklame.

Reporter : Akmal Maimun

Editor : Nurul Atia