Mahyudin: IKN Baru Akan Berdampak Positif Bagi Sulawesi Selatan

Mahyudin: IKN Baru Akan Berdampak Positif Bagi Sulawesi Selatan

RIAUMANDIRI.CO - Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berdampak positif bagi pembangunan wilayah di sekitarnya, termasuk Sulawesi Selatan sebagai daerah menyangga.

"Sejak lama kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, seperti beras, diambil dari Pinrang Sulawesi Selatan. Diangkut melalui kapal-kapal ke Kaltim," kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat menggelar kunjungan kerja membahas "Peluang, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan”, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (9/2/22).

Mahyudin mengungkapkan, semua daerah penyangga di sekitar IKN, baik di Pulau Kalimantan maupun Sulawesi, seharusnya bisa menangkap peluang dari terbentuknya IKN baru tersebut.

"Terkadang daerah menghadapi berbagai kendala dalam mencapai berbagai potensi dan peluang yang dimilikinya, maka di situlah peran penting DPD RI," kata Mahyudin.

Dijelaskan, kehadiran DPD RI ke berbagai daerah selama ini, termasuk di Sulawesi Selatan, dalam rangka memberikan jalan bagi daerah dalam menghadapi berbagai hambatan pembangunan. Karena hambatan itu selalu ada saja.

Menurut senator asal Kalimantan Timur itu, DPD RI dalam fungsinya sebagai representasi daerah perlu sering bersinergi langsung dengan pemerintah daerah, agar tidak ada disparitas pembangunan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Dengan sinergi itu, akan meminimalkan hubungan yang selama ini terkesan tidak 'nyambung' antara DPD RI dengan pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, semua anggota DPD RI harus rajin dan proaktif ke daerah-daerah, untuk melihat langsung kondisi daerah, dan memperjuangan berbagai kebutuhannya di pemerintah pusat,"katanya.

Dalam forum kunjungan kerja itu, Mahyudin, sempat menampung berbagai aspirasi terkait tantangan dan hambatan pembangunan di Sulawesi Selatan yang disampaikan beberapa dinas Pemerintah Provinsi Sulaesi Selatan, seperti dinas pendidikan, UMKM, perhubungan, pariwisata, dan PUPR. Mereka berharap hambatan itu bisa diperjuangan DPD RI kepada pemerintah pusat.

“Tantangan peluang hambatan tidak ada habisnya, namun kami mengapresiasi DPD RI dalam menyerap aspirasi dan membantu menindaklanjuti permasalahan Sulawesi Selatan ke tingkat pusat,” ucap Andi Bakti, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Subbidang Pembangunan.

Beberapa anggota DPD RI lain yang turut hadir dalam kunjungan kerja itu, antara lain Lily Amelia Salarupa, Ajiep Padindang, Habib Abdurrahman Bahmid, Zainal Arifin, Habib Hamid Abdullah, Ajbar, Marthin Billa, Erlinawati, Fernando Sinaga, Habib Zakaria Bahasyim, Muhammad J Wartabone.